Jakarta, Dexpert.co.id – Melihat ke belakang, sekitar Maret tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menggaungkan agar masyarakat Indonesia membenci produk asing dan mencintai produk dalam negeri.
Terkait hal tersebut, Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, mengatakan, ini terjadi karena ada e-commerce asing yang menjual produk impor secara tidak sehat dan membunuh UMKM lokal.
“Perlu diluruskan ada background yang menyertai pernyataan Pak Presiden. Laporan saya ke beliau tentang laporan praktik yang tak sesuai di perdagangan e-commerce. Praktik e-commerce yang mendunia, yang praktik ilegal perdagangan predatory pricing, jadi harga yang membunuh kompetisi,” ujar Lufti ketika itu, dikutip Selasa (30/8/2022).
“Ini yang sebetulnya dibenci Pak Jokowi. Aksi-aksi ini yang sebenarnya yang tidak boleh, ini yang dibenci,” imbuhnya.
Salah satu praktik predatory pricing adalah dengan menerapkan harga yang sangat rendah untuk sebuah produk sehingga menjadi penghalang bagi pesaingnya untuk masuk ke segmen atau pasar yang sama.
Strategi ini membuat produk-produk dalam negeri terutama untuk kategori fashion kalah saing. Padahal banyak UMKM Indonesia yang menjual berbagai barang lokal di platform e-commerce tersebut.
Ia mengatakan bahwa e-commerce yang dimaksud adalah perusahaan internasional asing, bukan perusahaan asli Indonesia. E-commerce asing ini menjual barang-barang hasil meniru produksi UMKM dalam negeri. Mereka juga mempelajari apa yang disukai oleh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, praktik tersebut berdasarkan artikel dari World Economic Forum (WEF) mengenai sebuah produk hijab buatan lokal yang akhirnya diadopsi oleh platform perdagangan online asing.
Pengusaha asing bisa menjual produk yang sama dengan harga murah karena hanya membayar bea masuk sekitar US$ 44 ribu. Sedangkan, pengusaha lokal harus membayar gaji karyawan yang membuat produk tersebut dengan biaya sekitar US$ 650 ribu per tahunnya.
“Dilakukan dengan spesial diskon, yang saya katakan kalau dalam istilah perdagangannya namanya predatory pricing, masuk ke Indonesia harganya Rp 1.900 dan Rp 1.900 lebih mahal dari Mentos, bagaimana kita bisa bersaing,” tegasnya.
Oleh karenanya, ia berharap semua negara bisa lebih menegakkan dua asas perdagangan yang telah ditetapkan. Sebab Indonesia juga akan menerapkan hal tersebut kepada semua mitra dagangnya.
Keduanya adalah asas keadilan dan asas bermanfaat. Praktik berdagang harus adil dan bermanfaat, baik bagi penjual maupun pembeli.
“Nah ini yang kita mau tegakkan, jadi asal ceritanya itu.” pungkasnya.
(dem)
