Jakarta, Dexpert.co.id – Sejumlah anggota Komisi I DPR menyerang Kementerian Kominfo terkait kebocoran data beberapa waktu terakhir. Bahkan kejadian yang mencapai tiga kali dalam satu bulan ini dinilai sebagai memalukan.
Tiga kasus dugaan kebocoran yang dimaksud adalah 17 juta pelanggan PLN dan Indihome 26 juta data pada Agustus lalu. Belum lama ini juga ada 1,3 miliar data registrasi kartu SIM prabayar.
Nico Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI mengatakan Indonesia tidak mampu menangani kebocoran data. Menurutnya ini menjadi lampu merah dan catatan.
“Tidak mampu menahan kebocoran data. Baru saja terjadi 3 kali dalam sebulan keterlaluan. Bukan point fingers, menjadi lampu merah data breach harus menjadi catatan,” kata Nico dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo, Rabu (7/9/2022).
Anggota Komisi I lainnya, Nurul Arifin menyebut kejadian kebocoran data ini terjadi sebagai sebagai mega kasus karena angkanya yang besar.
“Kok bisa kebobolan terus? Tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam. Saya enggak tahu, terkait dengan penyelenggara sistem elektronik yang SIM bocor itu kan bisa diidentifikasi dari mana,” jelas Nurul.
“Masa sebulan tiga kali bocor jumlah besar-besar. Memalukan.”
Selain tiga kasus tersebut, data KPU juga diduga bocor. Jumlahnya mencapai 105 juta masyarakat dan mendapatkan data NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, gender, hingga umur.
Dalam data spoiler nampaknya data tersebut berasal dari wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pihak KPU sendiri sudah membantah data tersebut terkait lembaga tersebut.
“Setelah kami analisa, coding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” kata Komisioner Betty Epsilon Idroos dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (7/9/2022).
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Krisis Talenta Digital, Butuh Tambahan 47 Juta Orang di 2030
(dem/dem)
