Jakarta, Dexpert.co.id – Pada Februari tahun ini, pemerintah Jepang mengatakan perlu mengambil langkah agresif untuk menyelesaikan isu rendahnya tingkat kelahiran di Negeri Sakura.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah Tokyo langsung bergerak cepat. Ibu kota Jepang tersebut menggelontorkan investasi senilai US$ 1,28 juta atau setara Rp 20,8 miliar untuk mengembangkan aplikasi kencan khusus untuk masyarakatnya.
Aplikasi kencan buatan pemerintah Tokyo dijadwalkan meluncur dalam waktu dekat, pada pertengahan tahun ini, dikutip dari Business Insider, Senin (10/6/2024).
Aplikasi itu dikembangkan oleh kontraktor swasta. Dalam proses pendaftaran, aplikasi akan memastikan penggunanya benar-benar serius ingin menikah, bukan cuma main-main.
Media asal Jepang, The Asahi Shimbun melaporkan aplikasi itu tak cuma meminta foto identitas. Namun juga dokumen penghasilan dan sertifikat resmi lainnya untuk memastikan status mereka.
Ada 15 kategori data personal yang harus dimasukkan ke aplikasi. Antara lain tinggi badan, pendidikan, pekerjaan, dll.
Selanjutnya, pengguna akan menjalani wawancara khusus dengan operator aplikasi untuk dicarikan jodoh yang pas, bukan hanya pacar kasual.
“Bagi mereka yang ingin menikah tetapi sulit mendapatkan jodoh, kami menawarkan dukungan,” kata pemerintah Tokyo.
Pemerintah setempat mengakui langkah ini jarang dilakukan oleh institusi pemerintah lokal. Namun, pemerintah berharap langkah ini bisa menghasilkan sesuatu yang konkrit.
Data yang dirilis Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan angka kelahiran di negara tersebut anjlok 5,6% pada 2023 dan menjadi level terendah sejak Jepang merekam statistik kependudukan pertama kali pada 1899.
Angka pernikahan juga turun 6% dibandingkan 2023. Secara spesifik di Tokyo, angka kelahiran jauh lebih parah. Seorang perempuan dikatakan secara rata-rata memiliki 0.99 anak. Tokyo menjadi satu-satunya yang mencapai angka kurang dari 1.
Secara keseluruhan, Jepang yang memiliki populasi usia aktif reproduksi sebanyak 125 juta diprediksi akan anjlok 30% pada 2070 mendatang.
Hal ini akan mendatangkan petaka bagi ekonomi dan keamanan nasional negara tersebut.
