Jakarta, Dexpert.co.id – Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dinilai sudah dibangun dengan baik oleh pemerintah maupun swasta. Namun ternyata, masih banyak pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan.
Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan, ketersediaan infrastruktur penetrasinya masih berkutat di Pulau Jawa. Sebab, untuk menyediakan infrastruktur di luar Jawa, khususnya di wilayah 3T sangat mahal.
Oleh karena itu, swasta cenderung memilih untuk membangun infrastruktur yang ada di Pulau Jawa karena pasarnya jelas.
Selain dari segi infrastruktur, ketimpangan digital juga terjadi dari aspek lain. Salah satunya sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan dari ekonomi digital itu sendiri untuk bisa meningkatkan produktivitas secara ekonomi.
“Kalau kita lihat dari digital competitiveness atau daya saing, peringkat Indonesia masih buncit,” ujar Nailul dalam Profit di CNBC Indonesia, Selasa (5/9/2023).
Menurutnya dari sisi SDM, Indonesia butuh banyak talenta untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam negeri ini. Seperti di bidang fintech, ia mengungkap banyak perusahaan yang mengalami kesulitan untuk mencari talenta di bidang data analis dan pemrograman.
“69 persen mereka mengatakan kesulitan untuk mencari data analis. Karena itu, kalau kita lihat di fintech itu banyak sekali 36 persen perusahaan fintech mempekerjakan pekerja asing untuk menutupi gap tersebut,” jelasnya.
Sementara dari sisi UMKM, pedagang lokal digempur dengan barang impor dari China yang banyak beredar di e-commerce. Bahkan produk impor dari China ini menguasai 90 persen e-commerce di Tanah Air.
Untuk itu, menurut Nailul, para UMKM ini perlu dibantu, bukan cuma permodalan saja tapi juga perluasan akses pasar.
“Artinya ini pemerintah harus memberi perlindungan loh, ini kan kita berbicara mengenai sisi UMKM-nya kalau sisi konsumen pasti mereka diuntungkan karena harga yang lebih murah,” pungkasnya.
Artikel Selanjutnya
Merah Putih Fund Keker 30 Startup, Siap Kasih Dana Rp 4,7 T
(fab/fab)
