Jakarta, Dexpert.co.id – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ikut melakukan langkah antisipasi risiko penggunaan Artificial Intelligence (AI). Yakni dengan membuat resolusi global untuk dilakukan di negara-negara dunia.
PBB mengumumkan resolusi yang tidak mengikat. Resolusi itu meminta negara menjaga hak asasi manusia, melindungi data pribadi hingga memantau risiko AI. Amerika Serikat (AS) mengusulkan resolusi ini. China dan lebih dari 120 negara menjadi sponsornya.
“Hari ini seluruh 193 anggota Majelis Umum PBB berbicara satu suara dan bersama-sama memilih mengatur kecerdasan buatan dibandingkan kecerdasan buatan mengatur kita,” jelas Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dikutip dari Reuters, Jumat (22/3/2024).
AI disebut bisa digunakan untuk hal-hal negatif. Mulai dari mengganggu proses demokrasi, meningkatkan penipuan atau menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan secara drastis.
Aturan PBB juga menyebutkan penggunaan AI yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko untuk hak asasi manusia dan juga kebebasan mendasar manusia.
Sejak pengembangan pesat AI dua tahun terakhir, berbagai negara berusaha membuat inisiatif untuk mengaturnya. Misalnya, Indonesia melalui Surat Edaran (SE) terkait AI.
Sementara pada November lalu, AS, Inggris dan beberapa negara lain meluncurkan perjanjian internasional pertama untuk menggunakan AI dengan aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga mendorong para perusahaan menciptakan sistem AI yang aman.
Perjanjian itu telah diadopsi lebih dulu oleh Inggris. Disusul anggota parlemen yang menggunakannya untuk mengawasi teknologi tersebut per bulan ini.
Di AS, pemerintah Biden mendesak anggota parlemen untuk mengadopsinya. Namun kongres setempat yang terpolarisasi sulit untuk mewujudkannya.
