Jakarta, Dexpert.co.id – Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman, mengatakan pihaknya sedang mengimplementasikan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025.
Strategi tersebut, kata Aida, berperan penting bagi perkembangan sistem pembayaran digital Indonesia. Tiga tonggak penting telah dicapai setelah integrasi sistem tersebut pada akhir 2019.
“Kita tahu QRIS, standar Indonesia telah diadopsi oleh 20,6 juta pengguna dengan tambahan 15 juta pengguna baru ditargetkan pada akhir 2022,” ujar Aida saat Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, Rabu (13/7/2022).
Ia menyebut merchant yang tergabung telah mencapai 19,2 juta, hampir 90% di antaranya adalah mikro dan UMKM. Ia berharap total 65 juta UMKM yang ada dapat tercover oleh QRIS.
“Kami juga memiliki sistem pembayaran cepat yang terjangkau. Kami sekarang sudah memiliki 50 bank sebagai peserta dengan lebih banyak lagi yang akan datang,” lanjutnya.
Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) menargetkan pendatang baru dan akan segera diimplementasikan. Hal ini juga akan membantu meningkatkan tingkat persaingan bagi pendatang baru di pasar, yang selanjutnya akan mendorong integrasi pembayaran nasional.
|
Foto: peluncuran QRIS (CNBC Indonesia TV)
|
Bank Indonesia memiliki komitmen untuk mempercepat transformasi untuk membangun ekonomi digital dan ekosistem keuangan yang terintegrasi dengan tiga strategi dalam industri, infrastruktur dan pasar.
“Pertama, kami akan mempercepat konsolidasi industri pembayaran yang kompetitif dan inovatif melalui reformasi regulasi,” ungkapnya. Reformasi tersebut adalah untuk menyediakan pengaturan pengawasan yang solid yang mendukung inklusi keuangan digital.
Kedua, BI terus mengembangkan apa yang disebut 3E atau three eyes dalam infrastruktur sistem pembayaran yang dapat dioperasikan, saling terhubung dan terintegrasi.
“Ini akan mengangkat inklusif ekonomi dan mempromosikan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumuah),” ujar Aida.
Dan yang ketiga, BI akan mengembangkan praktik pasar yang aman, efisien dan adil. Struktur industri pembayaran nasional akan diorientasikan untuk mempercepat inklusi dan inovasi keuangan.
Skema baru ini akan menekankan pada prinsip keseimbangan untuk terus memberikan insentif bagi industri untuk berinvestasi dan berinovasi sekaligus tidak menambah beban konsumen.
Ia percaya dengan menerapkan ketiga strategi ini secara harmonis, digitalisasi akan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih luas dan menarik guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian dan masyarakat.
“Last but not least, menerapkan tindakan kunci yang diperlukan untuk memajukan inklusi keuangan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan terkait. Hal ini penting karena diperlukan kondisi untuk keuangan inklusif,” kata Aida.
Sebagai kesimpulan, ada dua pelajaran penting yang dipetik dari digitalisasi, yakni posisinya untuk semua orang, yang memungkinkan BI untuk memiliki kegiatan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan sinergi serta kolaborasi dalam suatu industri menjadi kunci penerapan manfaat ekonomi digital dan sistem keuangan.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Rupiah Digital Siap Meluncur, Kripto Tetap Dilarang
(roy/roy)
