Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintahan Joe Biden telah menentukan nasib TikTok ke depannya di Amerika Serikat (AS). Hari ini, Kamis (14/3), Badan legislatif Amerika Serikat telah menyepakati Undang-Undang yang memaksa ByteDance menjual TikTok.
Jika masih di bawah kepemilikan perusahaan China, TikTok diancam bakal diblokir di AS. Sebelumnya, Presiden Biden mengatakan akan menandatangani aturan tersebut jika sudah lolos dan disepakati DPR AS.
Aturan tegas dari pemerintah AS dikarenakan ketakutan bahwa TikTok menjadi alat propaganda China. Keresahan ini diungkap oleh Direktur FBI Chris Wray. Pada 2022 lalu ia menyatakan sangat prihatin tentang operasional aplikasi TikTok di AS.
“Kami memang memiliki kekhawatiran soal keamanan nasional setidaknya dari ujung FBI tentang TikTok,” kata Wray kepada anggota Komite Keamanan Dalam Negeri DPR saat sidang tentang ancaman di seluruh dunia, dikutip dari CNBC Internasional.
Wray mengatakan FBI khawatir China memiliki kemampuan untuk mengontrol algoritme rekomendasi aplikasi, yang memungkinkan mereka memanipulasi konten, dan jika mereka mau bisa menggunakannya untuk memengaruhi kondisi di suatu negara.
Dia juga menegaskan bahwa China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mengumpulkan data penggunanya yang berpotensi dimanfaatkan untuk operasi spionase.
TikTok sendiri berkali-kali menolak tuduhan pemerintah AS. Menurut layanan tersebut, tak ada informasi pengguna yang diserahkan ke pemerintah China.
Bahkan, TikTok bersedia menyerahkan data pengguna untuk diteliti oleh tim riset AS yang memenuhi syarat, sebagai bentuk transparansi layanan tersebut.
Isu blokir TikTok muncul sejak Era Trump
Saat menjabat sebagai Presiden AS, Trump mempelopori upaya awal untuk melarang TikTok beroperasi dengan perintah eksekutif pada tahun 2020. Alasannya kala itu untuk menjaga keamanan nasional.
Dia mendorong akuisisi oleh Microsoft, namun gagal. Raksasa perangkat lunak Oracle kemudian mengajukan tawarannya untuk menjadi mitra teknologi TikTok di AS.
Setelah mendapat banyak tekanan, TikTok setuju untuk melindungi data AS melalui aliansi dengan Oracle.
Menurut siaran pers Oracle saat itu, bagian dari kesepakatan tersebut mewajibkan TikTok mendirikan perusahaan baru yang disebut TikTok Global untuk menyediakan seluruh layanan kepada para pengguna di AS dan sebagian besar pengguna lain di dunia.
Ketika itu, pemerintah AS untuk sementara juga telah menyetujui kesepakatan penting yang akan menjadikan Oracle sebagai vendor cloud yang aman bagi TikTok.
Para pemegang saham mayoritas TikTok Global akan mencakup sejumlah investor AS, termasuk Oracle dan Walmart. TikTok Global akan menjadi perusahaan independen di AS yang berkantor pusat di AS. Sementara, empat dari lima orang direksi TikTok Global akan dijabat oleh warga negara AS.
TikTok Global disebut akan menciptakan lebih dari 25.000 lapangan pekerjaan baru di AS, dan berkontribusi senilai lebih dari US$ 5 miliar dalam bentuk pajak bagi anggaran pemerintah AS.
Proyek Texas
Pada bulan Juni 2022, setelah mendapat tekanan lama dari pemerintah AS, TikTok mulai merutekan semua data penggunanya di AS ke infrastruktur cloud Oracle.
Oracle kemudian mulai memeriksa algoritme TikTok dan model moderasi konten untuk memastikan tidak ada manipulasi dari otoritas China.
Langkah ini merupakan bagian dari Project Texas, sebuah rencana senilai US$1,5 miliar yang bertujuan memastikan warga AS bahwa TikTok aman, data mereka aman, dan platform ini bebas dari pengaruh luar. Nama proyek mengacu pada kantor pusat Oracle di Texas.
TikTok telah mempersiapkan Proyek Texas selama lebih dari setahun dengan memisahkan fungsi dan kode backend operasinya di AS.
Tindakan pemerintahan Biden
Pemerintahan Biden berupaya mengatur TikTok dan melarang aplikasi tersebut dari perangkat pegawai negeri pada Februari 2023.
Pada Maret 2023, CEO TikTok Shou Zi Chew pertama kali hadir dalam sidang di hadapan anggota parlemen. Ia memberikan kesaksian dan membela perusahaan tersebut serta meminta penangguhan atas larangan dari pemerintah AS.
Chew pada saat itu berulang kali menyangkal hubungan TikTOk dengan pemerintah Tiongkok dan merujuk pada praktik keamanan data di TikTok yang belum pernah ada sebelumnya dibandingkan dengan pesaing media sosial yang tidak disebutkan namanya.
Namun, anggota Komite Energi dan Perdagangan DPR mendukung pelarangan penuh aplikasi tersebut di AS.
Larangan Tiktok di Negara Bagian
Pada Mei 2023, Montana menjadi negara bagian AS pertama yang menandatangani Undang-undang yang melarang TikTok.
Hal ini terjadi ketika beberapa negara bagian lain yang dikuasai Partai Republik melarang TikTok pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah, namun Montana adalah negara bagian pertama yang memberlakukan larangan total terhadap aplikasi tersebut.
Aturan Baru Disahkan, TikTok Terancam Diblokir
Kongres melanjutkan pembahasan tentang Rancangan Undang-undang (RUU) yang dapat menjegal TikTok. Sebuah komite DPR dengan suara bulat memberikan suara minggu lalu untuk memajukan Undang-undang bipartisan yang akan memaksa ByteDance mendivestasi kepemilikan aplikasi TikTok dalam waktu 165 hari.
Dan aturan tersebut kini telah disahkan. Reuters melaporkan bahwa isi Undang-Undang yang disahkan oleh House of Representatives Kongres AS mengharuskan ByteDance, perusahaan China pemilik TikTok, melepas saham mereka di TikTok dengan tenggat 6 bulan ke depan.
Undang-Undang tersebut disahkan berkat dukungan kedua partai terbesar di AS, yaitu Demokrat dan Republik, dengan perolehan suara 352-65. Namun, regulasi tersebut berpotensi menemui hambatan di Senat AS. Menurut Reuters, sebagian anggota Senat AS memilih pendekatan berbeda soal ancaman TikTok terhadap keamanan nasional AS.
“Kami bekerja keras untuk mengedukasi Senat tentang dampak dari rancangan undang-undang ini terhadap lebih dari 170 juta warga AS yang menggunakan layanan kami. Strategi kami tetap sama, kami percaya bahwa cara terbaik untuk bersikap soal keamanan nasional adalah pelindungan data pengguna yang transparan dan berbasis di AS,” kata manajemen TikTok dalam memo internal yang dikutip oleh Reuters.
Nasib TikTok sedang menjadi sorotan di Washington DC. Beberapa anggota Kongres AS menyatakan bahwa kantor mereka dibombardir panggilan telepon dari pengguna TikTok usia remaja yang menentang regulasi tersebut. Volume keluhan soal TikTok bahkan melampaui panggilan telepon yang meminta gencatan senjata di Gaza.
“Prosesnya sangat rahasia dan UU ini dipaksakan karena satu alasan, pemblokiran,” kata juru bicara TikTok.
TikTok adalah salah satu dari beberapa target pemerintah AS dalam upaya mereka membendung pengaruh China yang dinilai mengancam keamanan nasional. Sasaran lainnya adalah teknologi IoT di kendaraan bermotor, chip AI, hingga derek raksasa di pelabuhan Amerika Serikat.
Senator Maria Cantwell, yang mengepalai Komite Perdagangan di Senat, menyatakan bahwa ia ingin memastikan regulasi yang disahkan bisa bertahan di pengadilan.
