Jakarta, Dexpert.co.id – Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital direncanakan dilakukan pada September mendatang. Kurang dari empat bulan lagi, tetapi baru 9 juta orang yang sudah siap.
Ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (22/5/2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia per Semester I 2023 dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebanyak 279.118.866 orang.
Untuk mendapatkan KTP digital, Azwar menjelaskan masyarakat masih perlu ke kelurahan. Namun nantinya hanya dengan face recognition sudah bisa mengantongi IKD.
“Karena apa? Untuk mendapatkan kartu identitas digital sekarang masih harus ke kelurahan, target kita ke depan begitu digital ID Kita terintegrasi cukup pakai face recognition nanti akan kita dapatkan IKD,” katanya.
Sebagai informasi, IKD merupakan bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola Perum Peruri. Akan ada sembilan layanan prioritas dalam platform tersebut.
Mulai dari kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Azwar juga menjelaskan IKD seharusnya diluncurkan pada bulan Mei atau Juni mendatang. Namun akhirnya program tersebut disesuaikan.
Sebab, menurutnya presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin sejumlah layanan sudah bisa berjalan bersamaan dengan peluncuran. Ditargetkan 7 kementerian dan lembaga serta BPJS dan ketenagakerjaan akan diintegrasikan dalam satu portal.
“Tadinya bulan ini nanti disesuaikan. Tapi harapan presiden ini bukan peluncuran saja tapi beberapa integrasi dari layanan tadi sudah bisa berjalan, targetnya kita pangkas beberapa aplikasi dan dengan govtech ini ada beberapa percepatan utamanya integrasi IKD dan identitas digital sebagai SSO (single sign on), SSO nya itu akan gunakan INA Pass itu. Targetnya di 7 Kementerian Lembaga plus BPJS dan juga ketenagakerjaan akan diintegrasikan dengan satu portal nasional menyusul pengintegrasian,” kata Azwar.
