Jakarta, Dexpert.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi insiden penyerangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Ia mengatakan pemerintah sudah mengevaluasi permasalahan yang terjadi.
“Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” kata dia, Rabu (3/7/2024).
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa penyerangan ransomware yang dialami PDNS 2 Surabaya marak terjadi di negara-negara lain.
“Bukan hanya Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, PDNS 2 diserang oleh kelompok Brain Cipher pada 20 Juni 2024 lalu. Sebanyak 282 data kementerian/lembaga (KL) terdampak, tetapi sudah berangsur pulih.
Peretas awalnya meminta duit tebusan Rp 131 miliar, tetapi pemerintah menolak membayar. Informasi terbaru, hacker akan menyerahkan dekripsi yang mengunci data PDNS 2 secara gratis pada Rabu ini.
“Mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas gangguan tersebut,” tulis pernyataan yang diduga dari hacker, melalui tangkapan screenshot yang beredar di media sosial.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan pemerintah akan mengubah aturan untuk pengadaan backup data. Sebelumnya bersifat opsional, ke depan akan menjadi wajib atau mandatory.
Bersamaan dengan itu, muncul petisi yang meminta Menkominfo mundur gara-gara peretasan yang terjadi. Jokowi menanggapi singkat soal saran tersebut.
“Semuanya sudah dievaluasi,” kata dia.
Next Article
RI Diserang Ransomware, Layanan Pemerintah Berangsur Pulih
(fab/fab)
