Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintahan Joe Biden kembali melancarkan aksi pemblokiran terhadap teknologi China. Terbaru, Amerika Serikat (AS) menghentikan impor beberapa drone DJI.
Hal tersebut diungkap secara langsung oleh pembuat drone asal China itu. DJI memberi tahu distributor melalui surat bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengutip Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur (UFLPA), menahan beberapa drone agar tidak diimpor ke AS.
DJI menegaskan tidak ada kerja paksa yang terlibat dalam proses pembuatan drone. Mereka juga sudah memberikan dokumentasi kepada Bea Cukai yang memverifikasi kepatuhannya terhadap UFLPA, demikian dikutip dari Reuters, Kamis (17/10/2024).
Sebagai informasi, UFLPA yang berlaku Juni tahun lalu dirancang untuk memerangi pelanggaran kerja paksa yang ditujukan pada orang Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, China.
Undang-undang ini melarang impor AS atas barang-barang yang diproduksi seluruhnya atau sebagian di Xinjiang atau diproduksi oleh entitas tertentu.
Perusahaan dalam suratnya mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk meneliti asal-usul produk, khususnya dalam kasus drone buatan China.
Perusahaan menilai tindakan pemerintah Biden tidak berdasar dan benar-benar salah, tapi hukum memberi kewenangan untuk menahan barang tanpa bukti.
Sebelumnya, anggota parlemen AS telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran bahwa drone DJI juga menimbulkan risiko transmisi data, pengawasan, dan keamanan nasional.
Bulan lalu, DPR AS memberikan suara untuk melarang drone baru dari DJI beroperasi di AS. RUU tersebut sedang menunggu keputusan dari Senat AS.
Departemen Perdagangan AS juga mengatakan sedang mengkaji apakah akan memberlakukan pembatasan pada drone China beroperasi di AS.
“Kami sedang melihat drone yang memiliki peralatan, chip, dan perangkat lunak China dan Rusia di dalamnya,” kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo kepada CNBC Internasional.
Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.
(fab/fab)
