Jakarta, Dexpert.co.id – Berbagai isu terkait Starlink jadi salah satu yang dibicarakan dalam rapat Komisi I bersama Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Senin (11/6/2024). Termasuk aturan yang harus dipenuhi layanan berbasis satelit itu saat beroperasi di Indonesia.
Budi memastikan Starlink telah memenuhi aturan yang berlaku. Khususnya Network Operation Center yang ditekankan harus ada di dalam negeri dan kewajiban membayar pajak.
“Jadi equal playing field kita ciptakan, termasuk pajak, karena dalam berbagai kesempatan saya selalu tekankan, pertama, NOC [Network Operation Center] harus di Indonesia,” kata dia.
Izin terkait NOC keluar April lalu. Budi Arie menjanjikan pihaknya akan terus melakukan monitoring terkait semua aturan yang harus dipenuhi.
Bahkan dia tak segan mengancam Starlink jika tak patuh dengan aturan Indonesia. Layanan milik pengusaha dan miliarder Elon Musk itu bisa “diusir” dari Indonesia jika tak patuh dengan aturan.
“Dan kami terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian, jadi mereka bisa bilang NOC sudah ada, kita cek. Izinnya baru April, jadi nanti kita terus monitoring dan kita evaluasi karena izin ISR labuh itu per tahun,” ungkap dia.
“Jadi kalau tahun depan dia enggak comply dengan kebijakan-kebijakan kita ya Wassalamualaikum, goodbye,” imbuh Budi Arie.
Budi Arie juga menjawab isu pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi Starlink untuk beroperasi di Indonesia. Dia menegaskan pemerintah tak melakukannya dan memberikan perlakuan yang setara.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan tak perlu khawatir Starlink akan merebut pasar Indonesia. Dari data yang dia dapatkan, pangsa pasar Starlink di negara lain tak menyentuh 1%.
“Enggak usah khawatir Starlink. Karena data terakhir Starlink itu di Amerika Serikat cuma 0,2% dari market share di Amerika, di Kanada cuma setengah persen, di Australia juga setengah persen dan di Selandia Baru cuma 0,8% pengguna Starlink Selandia Baru,” tuturnya.
