Data RI Jadi Satu, Kominfo Jawab Soal Risiko Kebocoran Data

Jakarta, Dexpert.co.id – Pusat Data Nasional (PDN) menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat ini, data dan aplikasi dari berbagai lembaga pemerintahan masih terpisah.

Nantinya, ketika data diintegrasikan, setiap instansi bisa saling bertukar data dengan cepat, sehingga dapat bertindak cepat untuk melayani masyarakat.

Selain itu, penyatuan data akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses birokrasi. Ketika mendaftar sesuatu, tak perlu lagi mengisi formulir berlembar-lembar. Tak perlu menyerahkan KTP dan NIK, karena nantinya bisa menggunakan digital ID.

Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Muhammad Fahru Rozi mengatakan ke depan masyarakat yang butuh layanan apa pun akan lebih mudah.

“Untuk kebutuhan datanya, tahu ambil dari mana,” ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Tech a Look on Location, Jumat (15/12/2023).

Kendati begitu, kekhawatiran soal adanya kebocoran data tentu perlu diperhatikan. Menurut Muhammad Fahru Rozi, salah satu dari infrastruktur dasar sistem pemerintah berbasis elektronik adalah Jaringan Intra Pemerintah (JIP).

JIP bersifat tertutup alias close network. Di dalamnya, tidak sembarang entitas bisa bergabung, melainkan hanya lembaga kementerian saja. Ketika ada kebutuhan untuk mengakses data dari luar, akan ada teknis lain yang dilakukan.

Terkait kebocoran data di lembaga pemerintah yang beberapa kali terdengar, ia mengatakan mayoritas sumbernya bukan dari lembaga pemerintah.

“Beberapa yang saya temukan berkaitan kebocoran data, kita cek ternyata data yg di-publish operator itu, ternyata data dari aplikasi lain. Cuma diklaim bahwa itu data pengguna domain dari pemerintah,” ia menuturkan.

Menurut dia, JIP akan menganggulangi kebocoran data strategis. Pasalnya, ada mekanisme yang sudah disusun berdasarkan klasifikasi data.

“Bahwa data yang bersifat publik itu available, siapa pun bisa akses. Itu untuk data publik. Data ini sumbernya dari mana, itu bisa kita kelola. Kita punya power di situ. Kalau ada data dari mana yg kita tidak tahu entitas dari mana, kita tidak izinkan keluar dari JIP,” ia menjelaskan.