Jakarta, Dexpert.co.id – Seluruh pedagang aset kripto di Indonesia besok, Jumat (22/4) akan menghadap Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mereka akan membicarakan terkait pengenaan pajak bagi aset kripto di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) sekaligus COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk adanya pertimbangan waktu lagi terkait aturan pajak ini.
“Kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan Aspakrindo semua pedagang aset kripto dan juga udah diketahui Bappebti terkait bagaimana kami mengusulkan untuk adanya pertimbangan,” ujarnya saat ditemui dikawasan Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Dia menjelaskan bahwa pelaku industri merasa tidak ada kata keberatan, tapi hanya ada pertimbangan waktu di dalam aturan baru pajak aset kripto.
Hal yang perlu dipertanyakan adalah sejak aturan diketok palu hingga implementasinya, pedagang aset kripto hanya punya waktu satu bulan.
“Yang kedua kami menyatakan sikap bagaimana indonesia punya competitive advantage untuk lanskap kripto di Indonesia,” ungkap Manda.
Ia meminta agar jangan terpaku dengan besaran tarif pajak, tetapi yang harus dilihat adalah apakah tarif pajak ini akan memberikan insentif untuk industri. Atau malah muncul potensi capital outflow sebagai dampak dari pengurangan volume transaksi.
“Tadi di 2021 itu kita menyentuh Rp859 triliun jangan kemudian dilihat penerapan pajak 0,1 ataupun 0,11 pada volume tersebar itu akan bisa mendapatkan pendapatan buat negara. Tetapi kita juga harus melihat apakah 0,1 dan 0,11 itu cukup kompetitif apa enggak itu yang kita sampaikan juga,” tuturnya.
Terlepas dari apapun, para pedagang mengapresiasi adanya sistem perpajakan aset kripto di indonesia.
“Jadi tidak ada keberatan dari semua pedagang, yang menjadi pertimbangan kami adalah waktu penerapannya, itu saja.” pungkasnya.
Dilaporkan sebelumnya, Kementarian Keuangan resmi mengenakan pajak pada transaksi cryptocurrency atau aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum hingga Dogecoin di Indonesia.
Pajak yang ditarik adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 68 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan juga
Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Aturan pajak baru ini mulai berlaku 1 Mei 2022.
[Dexpert.co.id]
(Intan Rakhmayanti Dewi/dem)
