Jakarta, Dexpert.co.id – Hanya 2% data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang memiliki pencadangan (backup). Hal tersebut diungkap Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Kamis (27/6/2024) malam kemarin.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang turut dalam rapat tersebut, pihaknya bersama dengan PT Telkom sebagai vendor PDNS 2 sudah menyediakan fasilitas backup.
Namun, selama ini aturan untuk menggunakan fasilitas tersebut memang opsional. Artinya, tenant bisa memilih menggunakan backup atau tidak.
Budi Arie mengatakan tenant yang tidak memakai fasilitas backup umumnya terbentur soal anggaran. Namun, ke depannya Kementerian Kominfo akan mengubah aturan integrasi data ke PDN menjadi wajib atau mandatory.
Dengan begitu, ketika terjadi serangan, akan cepat pulih kembali sehingga tidak mengganggu layanan publik.
Balik ke kondisi saat ini, ketika hanya 2% data ter-backup dari PDNS Surabaya, bagaimana dampaknya pasca diserang?
Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, mengatakan permasalahan ini akan bisa diselesaikan. Telkom akan mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN, lalu rekomendasinya akan dilaksanakan.
Saat ditanya risiko terbesar jika hanya 2% data yang bisa di-backup, Herlan memastikan Telkom akan berupaya sebaik mungkin untuk melakukan pemulihan.
“Secara prinsip semua layanan kita upayakan untuk diaktifkan,” kata dia, usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (28/6/2024).
Ia juga menegaskan hingga kini tidak ada data yang diambil oleh pelaku peretasan. Pasalnya, data-data di dalam PDNS 2 dalam keadaan terenkripsi.
Hacker menggunakan penyerangan dengan modus ransomware varian BrainChipper. Penyerangan itu mengunci akses data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Pelaku meminta tebusan senilai US$ 8 juta atau Rp 131 miliar.
Pemerintah mengatakan tak akan membayar tebusan tersebut dan berupaya memulihkan akses data kementerian/lembaga pemerintah.
Next Article
RI Diserang Ransomware, Layanan Pemerintah Berangsur Pulih
(fab/fab)
