AI Bisa Bawa Malapetaka, PBB Sampai Bikin Pertemuan Khusus

Jakarta, Dexpert.co.id – Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mengadakan diskusi formal tentang kecerdasan buatan (AI). Pertemuan tersebut akan digelar di New York, Amerika Serikat (AS).

Inisiatif ini diajukan Inggris yang sedang berupaya memimpin penggodokan regulasi AI global. Inggris ini para elit global ‘duduk bareng’ membahas dampak AI terhadap perdamaian dan keamanan global. 

Mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly akan memimpin diskusi pada Selasa pekan depan. Pemerintah di seluruh dunia juga sedang mempertimbangkan cara mengurangi petensi bahaya teknologi AI.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak mengatakan pihaknya mendukung penuh pengembangan teknologi AI. Bahkan, Inggris bakal menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi (KTT/summit) pada akhir tahun ini untuk membahas koordinasi internasional guna mengatasi risiko AI.

Sunak juga menyetujui usulan CEO OpenAI Sam Altman untuk membentuk lembaga internasional dalam mengawasi AI. Menurut Altman, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi erat antar pemangku kebijakan di seluruh dunia untuk mewujudkan lembaga tersebut.

Ia mengatakan pola dan metode lembaga khusus itu bisa mencontoh IAEA, yakni lembaga pengawasan energi nuklir. Pasalnya, Altman menganggap AI serupa dengan nuklir. Keduanya membawa banyak manfaat, tetapi bisa berdampak fatal jika disalahgunakan.

Menanggapi saran tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres buka suara. Menurut dia, peringatan dari Altman dan beberapa eksekutif teknologi lainnya perlu direspons dengan serius.

“Sudah banyak masukan soal risiko pengembangan teknologi AI dalam bentuk baru, yakni AI generatif. Alarm paling keras datang dari pihak-pihak yang mengembangkannya,” kata dia, dikutip dari Reuters.

“Kita semua harus menanggapi peringatan itu dengan serius,” ia menambahkan.

Ia mengumumkan rencana untuk mulai menggenjot pengawasan global terhadap AI mulai akhir tahun ini. Salah satunya dengan membentuk badan penasihat AI tingkat tinggi yang secara rutin meninjau aturan soal tata kelola AI.