Warga RI Teriak Soal STB Gratis, Ini Penjelasan Menkominfo

Jakarta, Dexpert.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan hampir semua lembaga penyiaran swasta (LPS) telah melakukan kebijakan Analog Switch-Off (ASO).

Pemerintah telah mendistribusikan 1,35 juta STB kepada masyrakat miskin yang masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Sementara dari LPS berkomitmen menyalurkan sebanyan 4,3 juta STB. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 10 persen yang salurkan oleh LPS.

Namun, ia tidak memaparkan lebih lanjut berapa jumlah detail, siapa, dan berapa yang belum menyalurkan STB ke masyarakat yang membutuhkan.

“Nah mohon maaf juga harus saya sampaikan apa adanya, bahwa dari komitmen yang dilakukan lembaga penyiaran swasta ini dari 4,3 juta baru 10 persen. Itu kewajibannya LPS,” ujarnya saat Raker dengan Komisi I DPR RI, Senin (4/9/2023).

“Gini, saya udah baca aturannya, ngga terlalu ketat,” imbuhnya.

Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan dari anggota Komisi I DPR mengenai kejelasan STB. Sebab menurut mereka masih banyak STB yang katanya dibagikan gratis, tapi tidak sampai dan malah dijual dengan harga tinggi.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, masyarakat menjerit karena STB yang dijanjikan gratis, tidak mereka dapatkan sampai saat ini.

“Dari janji kominfo 6 juta (STB) diserahkan kepada rakyat yang tidak mampu dengan data DTKS itu,” ujar Nurul saat dalam kesempatan yang sama.

“Terus menteri sebelumnya turun dari 6 juta (STB) menjadi 3 juta sekian. Kami ingin bukti sebenarnya 3 juta itu sampai ke rakyat tidak?,” imbuh Wakil Ketum Partai Golkar itu.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, pemerintah bisa membuat kebijakan yang tegas untuk mempercepat para LPS segera menunaikan kewajibannya.

“Caranya bagiamana ya percepat ASO, ini kan kita masih sebagian-sebagian. Kalau dipercepat ASO dimana-mana mereka kan juga ada keperluan rating. Kalau keperluan rating mereka mau ngga mau harus menyebarkan distribusi STB nya,” jelasnya.

“Jadi saya rasa pemerintah tegas, dengan mempercepat dan mempertegas ASO-nya diberbagai kota bisa cukup untuk mendorong kewajiban LPS itu,” imbuh Bobby.