UMKM RI Butuh Duit Rp4.300 Triliun, Baru Ada Rp1.900 Triliun

Jakarta, Dexpert.co.id – Kesenjangan pembiayaan UMKM diproyeksi akan meningkat. Hal ini bisa terjadi jika kondisi pasokan pendanaan tetap sama, tanpa kebijakan pendukung tambahan.

Laporan ini diungkap dalam riset berjudul Studi Pasar dan Advokasi Kebijakan UMKM Indonesia, yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bekerja sama dengan EY Parthenon Indonesia.

Lebih lanjut dalam studi ini, terdapat penemuan penting yakni kesenjangan pembiayaan akan terus melebar karena insentif untuk pendanaan masih kurang menarik, dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan yang cepat.

Pelaku industri finansial membutuhkan insentif tambahan untuk mendorong peningkatan pasokan pembiayaan untuk UMKM.

EY memproyeksikan total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 akan mencapai Rp 4.300 triliun dengan kemampuan supply hanya Rp 1.900 triliun. Artinya terdapat selisih atau gap sebesar Rp 2.400 triliun dari total kebutuhan pembiayaan.

Partner EY Parthenon Indonesia, Strategy and Transactions Anugrah Pratama, mengatakan permintaan beserta supply bertumbuh dengan laju pertumbuhan yang hampir sama, yakni Compound Annual Growth Rate (CAGR) 7,2 persen dari tahun 2022 hingga 2026.

Hal ini menyebabkan selisih pembiayaan juga bertumbuh dengan laju CAGR 7 persen, sehingga gap akan terus melebar dikarenakan laju pertumbuhannya yang masih positif.

“Kesenjangan dapat terus melebar jika kondisi pasokan pembiayaannya tetap sama tanpa dibarengi kebijakan pendukung tambahan,” ujarnya saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Kesempatan Bagi Fintech

Insentif pendanaan yang menarik, kata dia, dapat mendorong peningkatan pasokan pembiayaan tersebut. Dengan adanya hasil riset UMKM ini, fintech lending diharapkan bisa memainkan peranan yang lebih besar, karena aktivitas platformnya lebih cocok untuk UMKM, yakni mudah diakses.

Sebab dalam riset ini menemukan kontribusi pembiayaan industri fintech lending pada 2026 diprediksi hanya sebesar 1 persen dari total suplai dan tumbuh dengan laju 0,1 persen.

Sekretaris Jenderal AFPI, Sunu Widyatmoko mengungkapkan AFPI sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara Fintech P2P Lending, merasa perlu dilakukan pemetaan segmentasi UMKM untuk mengetahui lebih terperinci mengenai kondisi UMKM di tanah air sehingga dapat memberikan pendanaan yang tepat sasaran.

Anggota AFPI, melalui pemanfaatan digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan khususnya untuk menjangkau pasar unbanked dan underserved.

“Dalam riset AFPI dan EY, dirasa perlu menambahkan elemen literasi digital dan literasi keuangan, untuk memperkuat segmentasi UMKM yang sudah ada selama ini,” kata Sunu dalam kesempatan yang sama.