Jakarta, Dexpert.co.id – TikTok menjadi aplikasi paling kontroversial di Amerika Serikat sejak beberapa tahun terakhir. Belakangan, pemerintah AS melarang seluruh pegawai negeri menyematkan aplikasi itu di perangkat kerja dan personal, sistem, atau jaringan mereka.
Sejak era pemerintahan Donald Trump, TikTok sudah kerap dicurigai sebagai mata-mata pemerintah China. Ketika Presiden Joe Biden berkuasa, anggapan ini pun makin santer terdengar.
TikTok akhirnya buka suara mengenai segala tuduhannya. Pertama, menyoal metode pengumpulan data di TikTok yang dianggap membahayakan pengguna.
TikTok Dituduh Mengumpulkan Terlalu Banyak Data Pengguna
“Metode yang kami lakukan sejalan dengan praktik di industri,” kata juru bicara TikTok, dikutip dari BBC, Rabu (1/3/2023).
Tim peneliti dari perusahaan keamanan siber Australia, Internet 2.0, mengungkap pada Juli 2022 lalu bahwa TikTok mengumpulkan terlalu banyak data pengguna.
Laporan tim peneliti menemukan source code di TikTok yang menunjukkan aplikasi tersebut memanen data seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan aplikasi apa saja yang ada di HP pengguna.
Namun, pengujian serupa yang dilakukan Citizen Lab dan Georgia Institute of Technology mendukung pernyataan TikTok. “Fakta kuncinya adalah, hampir semua media sosial dan aplikasi mobile melakukan hal yang sama,” kata tim peneliti Georgia Institute of Technology.
TikTok Dituduh Mata-mata China
Salah satu hal yang membuat pemerintah AS was-was adalah TikTok dikhawatirkan menjadi mata-mata pemerintah China. Menanggapi hal ini, juru bicara TikTok membantah dengan tegas.
“TikTok tidak memberikan data pengguna ke pemerintah China. Kami tidak akan menyerahkannya bahkan jika diminta,” kata dia.
Pada 2020 lalu, Donald Trump menuduh pengumpulan data TikTok berpotensi membuat pemerintah China mendeteksi lokasi pegawai negeri dan kontraktor, serta melancarkan kejahatan siber lainnya.
Hal ini karena TikTok adalah layanan berbasis di China yang dikembangkan ByteDance. Padahal, semua aplikasi mobile yang gratis kerap mengumpulkan data pengguna.
Biasanya, data itu digunakan untuk pengembangan produk, atau dijual ke pengiklan yang ingin mempromosikan produk ke pengguna. Facebook, Instagram, dkk, juga melakukan pengumpulan data serupa. Namun, mereka tak dipermasalahkan karena merupakan perusahaan berbasis AS.
TikTok Bisa Jadi Alat Cuci Otak
Terakhir, yang bikin pemerintah AS panik adalah popularitas TikTok di kalangan anak muda. Hal ini ditakutkan bisa menjadi wadah pencucian otak bagi generasi mendatang.
Pada 2022 lalu, Direktur FBI Christopher Wray mengatakan bahwa pemerintah China bisa mengontrol rekomendasi algoritma di media sosial, sehingga bisa membawa pengaruh ke pengguna.
Kekhawatiran ini bersumber dari aplikasi Douyin yang juga dikembangkan ByteDance dan merupakan kembaran TikTok. Bedanya, Douyin hanya diperuntukkan bagi warga China.
Douyin menggunakan metode penyensoran yang tinggi, sesuai ketentuan pemerintah China. Bahkan, beberapa konten bisa diatur untuk jadi viral.
Pada dasarnya, semua platform yang beroperasi di China memiliki kebijakan penyensoran yang sama. Gara-gara Douyin berafiliasi dengan TikTok, pemerintah AS takut metode serupa diberlakukan pula untuk pengguna di negaranya.
Menanggapi hal ini, juru bicara TikTok pun kembali membantah. Menurut dia, TikTok tidak akan seenaknya menggencarkan penyebaran konten tertentu atau semena-mena menyensor.
“Pedoman komunitas kami melarang keras misinformasi yang berbahaya untuk pengguna dan publik luas. Kami juga tidak melakukan berbagai tindakan terkoordinasi yang tak organik,” ia menjelaskan.
