Jakarta, Dexpert.co.id – Pencurian daya listrik yang dilakukan demi penambangan cryptocurrency (uang kripto) kini menjadi masalah cukup serius di Malaysia. Untuk itu, otoritas setempat memiliki beberapa cara agar mengurangi praktik tersebut.
Tenaga Nasional Bhd. telah mengusulkan tarif khusus untuk operator penambangan Bitcoin dalam upaya memerangi pencurian listrik.
Mengutip laman Bloomberg Quint, Senin (7/3/2022), Komisi Energi juga mendorong agar operator penambangan Bitcoin mengajukan permohonan pasokan listrik legal.
Tenaga Nasional Bhd, melihat peningkatan jumlah kasus dimana listrik digunakan untuk menambang cryptocurrency secara ilegal. Presiden dan Chief Executive Officer Tenaga Baharin Din, bahkan mengatakan jumlah penggunaan daya ilegal terus bertambah.
Penambangan kripto memang menjadi sebuah proses komputasi yang seringkali menyedot banyak energi. Kripto seperti Bitcoin dan token lainnya telah berkembang pesat di seluruh dunia karena aset digital meningkat nilainya secara eksponensial.
Meskipun ada beberapa upaya untuk membuat prosesnya lebih ‘hijau’, dalam banyak situasi hal itu dianggap tidak ramah lingkungan.
Di Malaysia sendiri penambangan kripto tidak ilegal. Tapi beberapa penambang nakal mencuri listrik, misalnya dengan merusak pemasangan meteran atau melewati meteran dan mendapatkan sambungan ilegal.
Kasus pencurian listrik yang melibatkan operator penambangan Bitcoin ilegal melonjak menjadi 7.209 pada 2021 dari 610 pada tahun 2018. Padahal, sambungan listrik yang tidak sah bisa menjadi sumber kebakaran.
“Pelaku yang tidak bertanggung jawab melakukannya dengan mengorbankan keamanan dan keandalan pasokan untuk masyarakat luas,” kata Baharin.
Informasi saja, Tenaga Nasional Bhd telah bekerja sama dengan agen anti-korupsi Malaysia, polisi, Komisi Energi dan dewan lokal untuk menangkap pencuri listrik, terutama di kalangan penambang Bitcoin.
Sebanyak 18 orang telah ditangkap dengan perkiraan pencucian listrik senilai US$550 juta atau setara Rp 7,865 triliun (asumsi Rp 14.300/US$) dari 2018 hingga 2021, menurut Baharin Din.
[Dexpert.co.id]
(roy/roy)
