Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan produksi obat Covid-19 racikan Merck, yaitu Molnupiravir, dapat dilakukan di Indonesia pada tahun depan. Hal itu dipaparkan BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Ia menjelaskan, Molnupiravir ini sudah disetujui penggunaannya oleh FDA alias BPOM AS. Molnupiravir diberikan kepada mereka yang positif Covid-19 namun belum masuk rumah sakit (RS). Berdasarkan uji klinisnya, BGS bilang kalau Molnupiravir bisa mengurangi 50% kemungkinan pasien Covid-19 masuk RS.
“Apakah ada saingannya? Ada, baru keluar hari ini dari Pfizer. Tapi apakah dia sudah sejauh Molnupiravir mendapatkan approval-nya, masih agak tertinggal di belakang. Cuma dia klaimnya bisa lebih tinggi, bisa mengurangi derajat keparahan masuk RS-nya di atas 80%, malah ada yang bilang sampai 85%,” ujarnya.
“Jadi memang strategi therapeutic atau pengobatan sebagai salah satu dari empat strategi kita menangani pandemi emang bergerak juga. Ini sama seperti PCR,” lanjutnya.
Mantan Wakil Menteri BUMN itu melanjutkan, Merck sudah memberikan voluntary license kepada 8 perusahaan India. Alasannya adalah struktur industri farmasi di India kuat dan murah, mulai dari hulu ke hilir, sehingga menyebabkan banyak produk kesehatan buatan India murah.
“Nah yang dibuat di India kita menggunakan dua strategi. Strategi pertama kita beli dulu. Impor, sudah terjadi diskusi dengan beberapa perusahaan farmasi swasta dan BUMN dengan perusahaan India dan Merck supaya sebelum akhir tahun bisa datang dulu berapa ratus ribu. Sehingga nanti, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau ada lonjakan kita sudah punya obatnya untuk mengurangi tekanan ke rumah sakit,” kata BGS.
Menurut dia, BGS menyebut sedang melakukan negosiasi agar voluntary license juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan farmasi Indonesia. Pemerintah, lanjut dia, berperan sebagai fasilitator mengingat status Merck adalah perusahaan swasta.
“Jadi kita memfasilitasi, membantu, menunjukkan keseriusan pemerintah dengan BPOM juga bahwa kita pasti akan mendukung supaya terjadi produksi dari obat ini di Indonesia. Dan mereka bisa masuk langsung atau melakukan joint venture yang penting produksinya di Indonesia,” ujar BGS.
‘Karena pengalaman kita kayak kemarin kalau produksi obatnya di luar atau vaksinnya di luar, kalau tiba-tiba ada apa-apa kita gak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi oleh karena itu itu sedang berjalan. Mudah-mudahan target kami tahun depan deh seenggaknya ada yang produksi di sini,” lanjutnya.
[Dexpert.co.id]
(Sumber: CNBC.com )
