Jakarta, Dexpert.co.id – Starlink, layanan internet satelit yang berbasis di Amerika Serikat (AS), akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Elon Musk di Bali, bertepatan dengan gelaran World Water Forum (WWF) 2024.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan bahwa layanan Starlink telah berhasil melalui tahapan Uji Laik Operasi (ULO).
Starlink dijadwalkan akan diuji coba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pertengahan bulan ini.
Namun, ada beberapa kekhawatiran yang muncul terkait masuknya Starlink ke Indonesia.
Menurut pakar keamanan siber dari Cissrec Pratama Persada, penggunaan layanan komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan asing juga memiliki potensi ancaman terhadap kedaulatan digital Indonesia.
Salah satunya karena terbatasnya kontrol serta pengawasan karena negara tidak memiliki kendali penuh terhadap infrastruktur satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing.
Selain itu, perusahaan asing yang mengoperasikan infrastruktur satelit seperti Starlink dapat memiliki kendali terhadap data pengguna dan informasi yang melewati jaringan mereka.
“Ini bisa menjadi masalah jika data ini disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang,” kata Pratama kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (17/5/2024).
Ia menilai stasiun bumi juga penting didirikan di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah dapat melakukan sensor dan pemblokiran konten ilegal dari ISP dalam negeri yang bekerja sama dengan Starlink.
Jika backbone yang digunakan bukan dari ISP Indonesia, maka tidak bisa melakukan sensor. Sebab, menurut Pratama, hal tersebut di luar wewenang pemerintah Indonesia.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sendiri memang mewajibkan Starlink menggunakan IP Address Indonesia. Pratama menilai langkah itu tepat karena memaksa perusahaan milik Elon Musk memiliki stasiun bumi dan gateway di dalam negeri.
Saat ditanya letak pencegatan pemerintah untuk Starlink, dia mengatakan tidak bisa. Konsep bisnis yang dilakukan perusahaan berbeda dengan saat bekerja sama dengan Telkomsat.
Saat dengan Telkomsat, Starlink melalui backbone milik anak perusahaan Telkom. Namun sekarang masyarakat bisa lebih bebas membeli layanan langsung ke Starlink.
“Dulu konsep awalnya dari Starlink, masuk ke backbone-nya Telkomsat dulu, kemudian baru dijual ritel ke user. Ternyata sekarang Starlink juga langsung melayani ritel. Orang juga bisa bebas beli antena dan langganan langsung. Jadi pemerintah kita enggak ada perannya.” pungkasnya.
