Jakarta, Dexpert.co.id – Kementerian Kominfo membahas sejumlah isu terkait operasional Starlink di Indonesia. Salah satunya isu predatory pricing (perang harga) yang dilakukan layanan internet berbasis satelit itu.
Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari mengatakan masalah harga bisa langsung dilaporkan. Namun Kominfo akan melakukan beberapa analisa terlebih dahulu terkait masalah tersebut.
“Kalau terjadi gangguan dalam pelaksanaan tarif itu bisa diadukan di kominfo. Kita lihat dulu pasarnya seberapa jauh terganggunya. Harus ada bukti,” jelas Aju dalam acara sharing session di XL Axiata Tower, Senin (3/6/2024).
Dia menekankan harus ada bukti bukan hanya wacana terjadi masalah harga di lapangan. Termasuk membuktikan dari sisi korban, hingga wilayah dan respons konsumen terkait tarif layanan.
“Contoh predatory pricing harus ada bukti benar-benar ada korban. Jangan cuman wacana-wacana aja, harus ada bukti dia predatory price,” kata dia.
Harga Starlink di Indonesia diisukan lebih murah dibandingkan negara asalnya. Sebagai perbandingan, di Indonesia harga termurahnya adalah Rp 750 ribu sementara di AS senilai US$120 (Rp 1,9 jutaan).
Untuk perangkat, Starlink AS membanderol senilai US$599. Di Indonesia, harganya Rp 7,8 jutaan.
Dengan pemain lokal pun, harga Starlink dinilai lebih murah. Asosisasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) mengungkapkan pemain lokal membanderol perangkatnya paling murah sekitar Rp 9,1 juta.
Namun, Aju memastikan predatory pricing bukan hanya terkait harga murah. “Bukan, ada analisa lain,” kata dia.
Selain itu, pihak Kominfo akan membuka kesempatan Starlink bisa bekerja sama dengan pemain lokal. Skemanya akan bergantung dengan perizinan yang dimiliki masing-masing pihak.
“Jadi kan sesuai dengan perizinan masing-masing. Kalau misalnya Starlink punya Vsat, dia menyediakan ISP untuk masuk menyewakan kapasitas dari satelit. Tempat-tempat ISP ingin berusaha gelar jaringan susah, bisa kerja sama dengan Starlink,” jelas Aju.
Lebih lanjut, soal kemampuan Starlink untuk Direct-to-Cell atau tersambung langsung ke HP warga Indonesia, Aju mengatakan hal itu diperbolehkan. Sebab, Starlink bisa langsung berjualan ke konsumen. Jadi akan ada persaingan di suatu wilayah dengan para ISP, yang mungkin juga bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
“Yang namanya persaingan bebas-bebas aja. Tinggal penyelenggara ISP dan Starlink bersaing di sana. Jangan lupa mereka pelanggan Starlink,” ungkapnya.
