Jakarta, Dexpert.co.id – Warga Bali berpotensi kehilangan sinyal internet. Ini terjadi setelah aksi pembongkaran menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.
Pembongkaran ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Badung.
Sebelumnya juga perangkat telekomunikasi milik operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smarfren yang menggunakan infrastruktur milik anggota Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL) dimatikan oleh Satpol PP setempat.
Pihak Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyesalkan aksi tersebut. Mereka juga mengatakan dampak kejadian tersebut adalah gangguan hingga layanan telekomunikasi yang hilang pada Kabupaten Badung.
Blank spot ini akan terjadi pada area strategis di wilayah tersebut, mulai dari kawasan pariwisata unggulan, kantor pelayanan publik, pusat perekonomian masyarakat, area perkantoran dan UMKM, sarana pendidikan, hingga titik pelayanan kesehatan.
Sekjen ATSI, Marwan menyatakan pihaknya melakukan pemantauan pada kondisi jaringan dan juga layanan telekomunikasi di wilayah tersebut. Dengan begitu memastikan tidak ada dampak aksi pembongkaran pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus memantau kondisi jaringan dan layanan telekomunikasi di area yang terdampak aksi pembongkaran guna memastikan tidak terganggu kepentingan masyarakat, khususnya para wisatawan domestik dan asing yang merupakan penggerak urat nadi ekonomi di wilayah Kabupaten Badung,” ungkap Marwan, dikutip dalam keterangan resminya, Kamis (27/4/2023).
Marwan juga mengatakan ATSI mendorong untuk seluruh pihak bisa membuka ruang komunikasi. Jadi tidak akan membuat masyarakat semakin dirugikan.
“ATSI bersama seluruh operator telekomunikasi di Indonesia yang bernaung di bawahnya berkomitmen untuk terus memberikan pengalaman terbaik dalam melayani kebutuhan digital masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air,” kata dia.
“Untuk itu kami berharap aksi mematikan perangkat telekomunikasi hingga pembongkaran menara telekomunikasi secara paksa di Kabupaten Badung ini segera dihentikan dan cepat dicarikan solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan masyarakat,” tambah Marwan.
