Jakarta, Dexpert.co.id – Anggaran siber di Indonesia sebesar Rp 7 triliun. Jumlah tersebut kurang karena dialokasikan untuk banyak lembaga dan kementerian di dalam negeri.
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menjelaskan, anggaran Rp 7 triliun merupakan total untuk BSSN, Kementerian Kominfo, TNI dan Polri, serta intelijen. Bukan hanya itu, lembaga yang punya tugas terbesar di bidang siber hanya mendapatkan anggaran yang sangat sedikit.
“Yang menjalankan fungsi terbesarnya adalah BSSN, tapi justru unit-unit ini memiliki anggaran terkecil sekitar Rp 700 miliar dari kebutuhan Rp 3 triliun,” kata Andi dalam program Profit CNBC Indonesia, Jumat (11/8/2023).
Dia mencontohkan untuk anggaran agar bisa memodernisasi pertahanan dengan menyerap teknologi baru dan terkait siber adalah sebesar 1-1,5% dari PDB. Sementara jika ingin adanya inovasi pertahanan mencapai 1,5%-2% dari PDB.
Artinya butuh Rp 250-300 triliun anggaran untuk pertahanan. Apabila dengan porsi 1,5% berarti mencapai Rp 150-Rp 400 triliun.
“Itu mematok 1% dari PDB dengan kemajuan di bidang ekonomi kita saya yakin kita mampu anggaran,” ungkapnya.
Dia mengharapkan tidak ada gangguan dalam bidang ekonomi lagi seperti pandemi atau masalah geoplitik di Rusia dan Ukraina. Dengan begitu dapat mengalokasikan 1% ke anggaran pertahanan.
Ditanya soal keamanan siber di Indonesia, Andi menjelaskan menurut indeks yang didapatkannya Indonesia beradadi peringkat 60-an. Ditargetkan Indonesia bisaa masuk ke peringkat 40 untuk tahun depan.
“Kalau indeks sederhanakan 1 paling rendah, 5 tinggi. bergerak 2 menuju 3,” kata Andi.
Artikel Selanjutnya
Lemhamnas Ungkap Alasan Bank RI Gencar Diserang Hacker
(npb/npb)
