Jakarta, Dexpert.co.id – Kepala BSSN Hinsa Siburian memberikan penjelasan terkait penyerangan hacker ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya. Ia mengatakan, persoalan utama pada serangan ransomware ini adalah kurangnya sistem pencadangan (backup).
Alhasil, ketika serangan terjadi, layanan publik di berbagai instansi terganggu. Salah satunya adalah layanan keimigrasian yang sempat membuat antrean panjang di bandara.
“Backup data PDNS 2 Surabaya itu di Batam itu tidak sepenuhnya. Data di Surabaya harus ada persis seperti di Batam. Jadi, begitu ada gangguan di Surabaya, analoginya hampir sama seperti mati listrik hidupkan genset,” ia menjelaskan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI, Kamis (27/6/2024).
Menurut Hinsa, seharusnya semua data yang ada di semua PDNS ter-backup satu sama lain. Hal itu juga tertera dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 terkait keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dalam Pasal 5 ayat 2Y, tertera khusus tentang pencadangan data merupakan salah satu hal penting dalam sebuah pusat data (data center).
Di sela-sela penjelasan Kepala BSSN, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid lantas mempertanyakan secara spesifik ada berapa data di PDNS Surabaya yang ter-backup ke co-site di Batam
Hinsa lantas berujar singkat, “hanya 2 persen dari data yang ada di Surabaya”.
“Hanya 2 persen dari data yang dikunci ransomware di Surabaya?” Meutya kembali mempertanyakan.
“Betul,” Hinsa menegaskan.
