Jakarta, Dexpert.co.id – Pos Indonesia melakukan rebranding menjadi POS IND: Pos Indonesia Integrated National Distribution.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatkan, rebranding ini atas dasar Peraturan Menkominfo No 3 Tahun 2023, di mana PT Pos Indonesia mendapat penetapan untuk melayani pelayanan pos dan dinas lainnya.
Budi menyatakan bahwa transformasi ini menjadi sebuah kemajuan. Rebranding ini diharapkan POS IND bisa menjangkau lebih banyak bagian logistik.
“Transformasinya kita melihat ada kemajuan. Jadi gini dulu kan postel ya, komunikasinya sudah transformasi, nah ini PT Pos juga diharapkan juga melakukan transformasi karena PT Pos diharapkan lebih banyak ke logistiknya, surat-surat manual berkurang tapi kan logistik sangat strategis sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat apalagi di negara yang besar yang luas ini ya,” ujar Budi saat ditemui POSIND Day di Jakarta, Rabu (7/2/2023).
Distribusi Logistik Pemilu
Selain bicara soal POS IND, Budi juga membahas soal distribusi logistik pemilu.
Ia menyebut saat ini logistik seperti surat suara sudah sampai di kabupaten/kota, dan dalam beberapa hari ke depan akan sampai di kecamatan lalu akan didistribusikan ke masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara).
“Kan ini masih 7 hari nih, (saat ini) sudah sampai kabupaten/kota masing-masing-masing, misalnya kartu suaranya 800ribu udah sampai. Nanti didistribusikan lagi ke kecamatan, ke TPS masing-masing. Waktunya cukup dan saya pikir tepat waktunya,” kata Budi.
Pos Indonesia sendiri menjadi salah satu perusahaan yang diberikan kepercayaan oleh KPU maupun KPUD menyalurkan logistik pemilu.
“Sebetulnya sih ini sudah mulai tahun lalu ya mulai dari kotak suara, kemudian peralatan, kemudian segel, tinta dan sebagainya itu sudah tahun lalu dan tahun ini surat suara,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dalam kesempatan yang sama.
“Jadi kita macam-macam ada yang menyalurkan sampai provinsi dan kabupaten, ada yang dari kabupaten sampai kecamatan, ada yang dapat penugasan dari kecamatan sampai TPS,” imbuhnya.
Ia menyatakan semua distribusi yang terkait dengan pemilu dibantu dengan pihak keamanan. Ada yang dibantu oleh TNI dan dibantu oleh pihak kepolisian.
“Jadi kita memang ada standardnya antara satu titik dengan satu titik yang lain kan ada berita acara penyerahan barang. Dan sampai di ujung ada semuanya terdokumentasi dengan baik termasuk waktunya. Semuanya dikawal oleh pihak keamanan dan TNI.” pungkasnya.
