Jakarta, Dexpert.co.id – Di kantor Kadin Indonesia, pengusaha nasional Anindya Bakrie menyinggung isu penempatan data di dalam negeri. Menurutnya, data yang disimpan di dalam negeri bukan hanya terkait keuangan dan pemerintah.
Salah satu yang dia contohkan data bisa disimpan di Indonesia adalah data terkait media sosial. Jika penyimpanan di dalam negeri bisa lebih dari itu, dia menjelaskan bisa berpotensi sangat besar bagi data center di dalam negeri.
“Begitu besar potensi data center apalagi kalau datanya bukan saja keuangan dan pemerintah harus di Indonesia tapi data-data yang lain juga seperti sosmed. Nah, ini tentu akan besar,” kata Anindya dalam Sarasehan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Potensi lain dari data center yang dia lihat adalah penggunaan industri hijau. Jika semua potensi itu dimanfaatkan, visi Indonesia Digital 2045 nampaknya bisa terlaksana.
“Apalagi kalau misalnya data center ini dikuatkan dengan industri hijau, misalnya towernya. Jadi, kita lihat visi Indonesia Digital tahun 2045 sangat tepat. Pemerintahannya digital, ekonominya digital, masyarakatnya digital,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan pentingnya industri digital. Industri ini yang dapat memberi nilai tambah sangat besar pada pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut didorong dengan 55% penduduk Indonesia sudah native digital. Nampaknya pertumbuhan industri digital juga akan sama baiknya di masa depan.
“Membuat ketika kita bermimpi bukan saja 20 tahun terakhir kita bisa tumbuh 4-5 kali lipat PDB per capita, tapi 20 tahun ke depan juga sama 4-5 kali menjadi 25 ribu bahkan 30 ribu dolar, industri yang Bapak Menteri pegang ini sangatlah penting,” jelas Budi.
Anindya mengatakan Indonesia sudah waktunya menjadi pemimpin bidang digital di kawasan Asia Tenggara. “Nah, saya rasa sudah waktunya kita menjadi pemimpin juga di bidang ini, bukan hanya di Indonesia tapi tentunya di regional, di ASEAN.
Kita tidak boleh kalah dari Thailand, Vietnam, Singapura yang juga fokus dalam bidang ini,” ucapnya.
Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menjelaskan pemerintah sedikit lagi akan menerbitkan revisi PP 71 tentang daya tarik investasi khusus di sektor ITE, khususnya data center dan sebagainya.
Sebab menurut Budi, aturan tersebut direvisi supaya lebih atraktif, karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain. Dengan Malaysia misalnya, yang diketahui menarik banyak investor karena memberikan harga listrik murah. Indonesia, menurut Budi, juga harus berkompetisi dengan negara tetangga.
“Listrik di Johor 8 sen per kWh, kan kita harus compete dong. Kan kita berkompetisi dengan negara lain soal hal-hal seperti listrik, terus mereka bebas pajak barang modal CPU dan GPU-nya,” ujar Budi usai konferensi pers, di Jakarta, Selasa (1/10/2024).
“Nah itu kan kita harus diskusikan dengan kementerian keuangan kebijakan fiskalnya,” imbuhnya.
Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura belakangan mendapat kucuran investasi jumbo dari raksasa teknologi global.
(dem/dem)
Next Article
Video: Menkominfo Jamin IDTH Dilengkapi Fasilitas Canggih Kelas Dunia
