Jakarta, Dexpert.co.id – Jelang pemilu 2024 masih akan dihiasi sejumlah aktivitas negatif seperti kebocoran data maupun hoaks. Pemerintah bersiap meminimalisir kejadian tersebut.
Salah satunya langkah pencegahan. Mulai dari menyiapkan berbagai aturan dan sistem patroli siber.
“Kalau preventifnya itu kita sudah menyiapkan berbagai aturan perundangan, membuat sistem patroli siber. Kemudian membentuk satgas kita di Polhukam bukan di Kominfo untuk Pemilu. Bagian dari antisipasi,” jelas Plt Menteri Kominfo, Mahfud Md, di kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada TNI, di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Pemerintah juga menyiapkan langkah preventif. Yakni dengan menegakkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Banyak kebocoran rahasia negara, kebocoran dokumen pemerintah, berita bohong dsb sudah ada UU. Kita harus tegas untuk itu,” kata Mahfud.
Dia juga meyakini pemilu 2024 akan berlangsung lebih kondusif. Sebab 8 bulan jelang pesta demokrasi keadaan, termasuk di ruang digital, masih tenang.
Ini berbeda dengan yang terjadi saat pemilu 2019. Keadaan panas sudah tercermin tiga tahun sebelumnya dengan sederet kejadian di Indonesia.
Meski begitu Mahfud juga tak menampik masih menyebarnya hoaks. Dia memastikan informasi bohong akan langsung ditepis dan diumumkan ke masyarakat jika berita itu tidak benar.
“Nah sekarang ini sudah 8 bulan alhamdulillah. Mari kita jaga,” jelas Mahfud.
Artikel Selanjutnya
Alasan Mahfud Teruskan Proyek BTS 4G Meski Ada Kasus Korupsi
(fab/fab)
