Jakarta, Dexpert.co.id -Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah sudah belajar dari peristiwa serangan ke Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu. Dia mengatakan ke depan pemerintah akan mengharuskan PDN memiliki backup berlapis dan keamanan yang lebih baik.
“PDN pengganti PDNS (PDN Sementara) 2 di Surabaya memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik,” kata Hadi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, (5/7/2024).
Menurut dia, saat ini pelayanan publik sudah kembali normal sejak 1 Juli 2024. Dia mengatakan ke depannya
Sebelumnya, PDN milik pemerintah mengalami serangan ransomware pada akhir Juni lalu. Lebih spesifiknya, PDN yang diserang adalah PDNS yang berlokasi di Surabaya.
Hacker menyerang PDN menggunakan ransomware yang menyebabkan sejumlah data di PDNS itu tidak bisa diakses. Akibatnya sejumlah layanan publik terganggu, seperti layanan keimigrasian. Saat serangan terjadi, terungkap fakta bahwa hanya 2% data yang disimpan di PDN tersebut memiliki cadangan alias backup.
Kelompok Brain Cipher yang mengklaim sebagai dalang serangan ini awalnya meminta tebusan senilai Rp 131 miliar. Pemerintah menolak bernegosiasi. Belakangan, kelompok ini memberikan kunci tersebut secara gratis. Mereka menyatakan serangan ini sebagai peringatan soal rentannya keamanan di pusat data nasional yang memakan anggaran besar tersebut.
Next Article
BSSN: Pusat Data Nasional Diserang, Pelaku Minta Rp 131 Miliar
(rsa/mij)
