Jakarta, Dexpert.co.id – Kedaulatan data dan nasib data pengguna jadi beberapa isu yang muncul saat Starlink berencana masuk ke Indonesia. Termasuk sejauh apa pemerintah bisa mengontrol konten yang bertebaran dengan masuknya layanan asing itu.
Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Beltsazar Krisetya menjelaskan Starlink membuka akses internet untuk daerah rural. Masyarakat akan bisa terjangkau internet dengan mudah dan bisa mempercepat tercapainya agenda digitalisasi di Indonesia.
Namun di sisi lain, dia menjelaskan ada potensi ketidaksiapan pemerintah dalam [pengawasan. Misalnya belum adanya Otoritas Perlindungan Data (DSA) dan komisi Pelindungan Data Pribadi yang terkait UU PDP.
Ini membuat insiden kebocoran data masih minim penindakan. Padahal pemerintah juga perlu menyepakati soal data pengguna dengan pihak Starlink.
“Padahal, pemerintah perlu bersepakat dengan Starlink [dan juga ISP internasional lain] terkait data pengguna. Apakah lokasi fisik data pengguna hanya boleh berada di Indonesia, atau boleh dilewatkan ke beberapa negara lain tempat Starlink beroperasi?” kata Beltsazar kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Dalam beberapa kesempatan, pemerintah memang menekankan soal kewajiban penggunaan IP Address di Indonesia. Misalnya tahun lalu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menegaskan layanan milik miliarder Elon Musk itu harus ikut hukum yang berlaku di Indonesia.
“Starlink itu harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kami, misalnya, mengatakan IP Addressnya harus Indonesia. Kalau enggak nanti pemerintah enggak punya alat kontrol lagi terhadap Starlink. Nanti entar judi online, pornografi lewat Starlink semua,” kata Budi di Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Dalam kesempatan lain, Budi memastikan pemerintah akan adil pada semua pemain. Termasuk mengawasi kompetisi yang sehat dan menyamaratakan level of playing field bagi ekosistem.
Starlink juga telah bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Kerja sama itu juga akan mengintegrasikan layanan Starlink dengan infrastruktur lokal.
Beltsazar juga menekankan soal kompetisi usaha yang bisa diawasi pemerintah. Dengan kerja sama antara APJII dan Starlink, tugas sekarang adalah melakukan pengawasan.
Selain itu pemerintah juga diminta bisa melakukan filter situs berbahaya pada Starlink. Sebelumnya ini dilakukan pula pada ISP lokal.
“Filter situs-situs berbahaya yang selama ini diberlakukan oleh Kominfo ke ISP anggota APJII, juga harus diberlakukan ke Starlink,” ujarnya.
