Jakarta, Dexpert.co.id – Kementerian Kominfo bersiap menghalau hoaks Pilkada serentak. Dirjen IKP Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan media mainstream hingga platform.
Kominfo telah bertemu dengan platform media sosial untuk membicarakan mitigasi hoaks. Diharapkan bukan hanya pemerintah yang aktif, tetapi juga platform bisa melakukan hal serupa.
“Dengan platform, baru kemarin kami rapatnya, semua platform kita kumpulkan. Jadi kita akan menempati, mungkin minggu depan atau dua minggu lagi, agar hoaks itu juga yang secara aktif oleh platform dimitigasi. Jadi bukan dari pemerintah saja, tetapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoaks,” kata Prabu, di Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Salah satu rencananya membentuk tim khusus memantau calon pemimpin daerah. Nama-nama peserta pilkada tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem lalu ditandai atau tag.
Dengan begitu informasi soal calon kepala daerah yang ada di media sosial akan dipantau langsung. Saat ada hoaks dan disinformasi seputar mereka langsung bisa ditangani secara langsung.
Metode tersebut, dia menyebutkan belum pernah dilakukan. Karena biasanya menyaring hoaks melalui pelaporan baru ditangani oleh pihak terkait.
“Misalnya nanti kalau sudah tetap daftar atau nama calon kepala daerah dari KPU, nama-nama itu akan kami register ke platform,” jelasnya.
“Istilahnya, platform itu melakukan tagging, sehingga informasi seputar kalau calon-calon tersebut akan dijaga lebih. Akan ada tim khusus untuk memantau sekian ratus calon pimpinan daerah tersebut, sehingga kalau ada disinformasi atau hoaks itu bisa cepat direspons, bisa lebih cepat ditangani,” imbuh Prabu.
(dem/dem)
Next Article
3 Strategi Kominfo Wujudkan Pemerataan Digital di Indonesia
