Jakarta, Dexpert.co.id – Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital.
Aturan tersebut sedang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggara Sistem Elektronik. Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan aturan itu bakal menjadi dasar regulasi untuk menciptakan ruang digital yang aman untuk anak-anak.
“Saat ini, RPP ini sedang melalui proses harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk KPAI. Kami yakin peraturan ini akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan anak di dunia digital,” kata Meutya dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (3/12/2024).
Dia menegaskan baik kementerian yang dipimpinnya bersama dengan KPAI memiliki tanggung jawab bersama melindungi anak-anak di internet. Mulai dari ancaman perundungan siber, penguntitan daring, eksploitasi pornografi hingga aktivitas judi online.
Sejumlah strategi juga dilakukan untuk menjaga internet dari sebaran konten negatif. Melalui aduankonten.id yang digunakan untuk melaporkan soal konten-konten tersebut.
Pemblokiran juga terus dilakukan pada konten negatif. Tercatat 5,3 juta konten judi online telah diblokir hingga akhir November lalu.
Meutya menekankan pengawasan yang dilakukan secara adaptif, dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi. Pihak pemerintah juga akan memperbarui aturan untuk tetap sejalan dengan zaman.
“Kami terus memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan tantangan zaman,” jelasnya.
Ketua KPAI Ai Maryati mengapresiasi upaya perlindungan anak yang dilakukan Komdigi. Termasuk peningkatan jumlah konten yang berhasil diblokir.
“Saya melihat adanya peningkatan terhadap jumlah konten yang berhasil di-take down, hal ini bentuk komitmen nyata Kemkomdigi untuk menjaga keamanan ruang digital bagi anak-anak,” jelas Ai.
(dem/dem)
Next Article
Instagram dan Facebook Izinkan Syahid serta Mengaku Salah
