Jakarta, CNBC Indonesia – Platform digital yang beroperasi di Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengamankan Pilkada 2024 di ruang internet.
Platform tersebut terdiri dari TikTok, Meta (Instagram, WhatsApp, Facebook, Threads), Google, Youtube, Telegram, LINE, dan Snapvideo.
Dari deretan media di atas tidak ada nama X atau dulunya dikenal Twitter. Hal ini karena X tidak lagi memiliki perwakilan di Indonesia.
“Kalau X enggak ada ya, supaya teman-teman media tahu semua. Yang enggak hadir adalah dari X,” ujar Budi saat konferensi pers terkait Deklarasi Pilkada Damai dan Anti Hoaks 2024 di Jakarta, Kamis (3/10/2024).
“Dari semua platform ini perwakilannya ada semua, kecuali X. Karena X adalah platform sosial media yang tidak punya perwakilan di Indonesia,” imbunya.
Selama ini Kominfo selalu bersurat ke X jika ada permasalahan soal konten. Hanya prosesnya menjadi sangat lama dibanding dengan platform yang ada perwakilan di Indonesia.
“Kalau yang lain-lain, kalau ada permasalahan, kita cepat, hitungan jam, mungkin menit, apalagi TikTok, paling community guideline-nya sangat kuat. Yang lain juga, YouTube, Google, community guideline-nya kuat. Sehingga kita bisa agak berkomitmen dalam menjaga ruang digital kita,” jelas Budi.
Ia berharap agar ada kesadaran dari masyarakat dalam mengkonsumsi platform sosial media seperti X. Ini juga menjadi pembelajaran bersama untuk ke depannya setiap platform yang beroperasi di Indonesia harus punya perwakilan juga di dalam negeri. Apalagi platform X memiliki pengguna sebanyak 25 juta orang di Indonesia.
Ketika ditanya apakah mau mengambil langkah tutup platform seperti di Brasil, Budi menjawab hal tersebut menjadi salah satu opsi paling ekstrem.
“Itu ekstrem, itu salah satu opsi, yang akan kita pertimbangkan, jika diperlukan, ya kan?” kata Budi.
Brasil berani denda dan blokir X
X telah ditangguhkan sejak akhir Agustus di Brasil, salah satu pasar terbesar dan paling menjadi incaran. Ini terjadi setelah Hakim Mahkamah Agung Brazil, Alexandre de Moraes, memutuskan bahwa platform tersebut gagal mematuhi perintah terkait pembatasan ujaran kebencian dan penunjukan perwakilan hukum dari negara itu.
Penutupan X di Brazil terjadi setelah Musk menolak untuk menghapus puluhan akun sayap kanan. Selain itu, Musk juga dianggap gagal menunjuk perwakilan hukum baru di negara tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan.
Moraes menyatakan bahwa untuk mengaktifkan kembali X, Musk harus membayar denda sebesar US$5 juta (Rp 75 miliar). Denda tersebut harus dibayar sebelum diizinkan untuk melanjutkan layanan X di Brasil.
Brasil kemudian melakukan langkah lebih ekstrem dengan mengambil alih rekening milik perusahaan Elon Musk yang lain, yaitu SpaceX yang mengoperasikan layanan Starlink. Menurut hakim di Brasil, mereka berhak mendesak X lewat SpaceX karena keduanya adalah perusahaan milik dan dikendalikan oleh Musk.
Beberapa waktu yang lalu, X akhirnya memberi tahu pengadilan bahwa mereka telah mematuhi perintah untuk menghentikan penyebaran informasi yang salah dan meminta pengadilan untuk mencabut larangan beroperasi terhadap platform.
(dem/dem)
Next Article
Elon Musk Ajak Ribut, Australia Akhirnya Menyerah Duluan
