Jakarta, Dexpert.co.id – Media asing menyoroti aturan bea masuk barang-barang melalui platform elektronik (e-commerce) di Indonesia. Ini terkait moratorium bea masuk pada transmisi digital yang direncanakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Reuters menulisnya dalam artikel berjudul ‘WTO e-commerce tariff moratorium wins temporary reprieve’ yang dipublikasikan 2 Maret 2024 lalu. Dalam artikel itu disebutkan keputusan moratorium ditangguhkan hukumannya pada menit terakhir.
“Sejumlah negara menganggap keputusan ini jadi peluang bekerja dalam membangun sistem tarif yang ditetapkan pada 2026,” kata sumber, dikutip Senin (4/3/2024).
Reuters juga menuliskan sub-judul ‘Indonesia Template’. Media itu menyebutkan hanya Indonesia yang telah memperbolehkan adanya pengenaan bea masuk pada barang-barang via platform elektronik. Ini mulai dari software, data elektronik, dan transmisi multimedia.
Untuk sekarang, tarif transmisi masih nol sesuai dengan ketetapan moratorium. Namun ini mulai berubah, karena pemerintah menilai banyak barang impor yang melakukan pengiriman secara digital, seperti film, video game, dan musik.
Karena hal itu tidak diatur, Indonesia dan negara berpenghasilan rendah lainnya berpotensi kehilangan US$56 miliar pada 2017 hingga 2020. Dengan aturan tersebut, Indonesia menyebutkan akan membantu pengembang dan penyedia konten bisa berkompetisi dengan raksasa teknologi global.
Sementara itu, industri AS mendorong larangan tarif digital dibuat permanen. Dengan begitu dapat mengakhiri pemblokiran pembaruan tarif dari sejumlah negara.
Wakil Presiden Kebijakan Global di National Foreign Trade Council, Tiffany Smith mengaku moratorium memberi keterbatasan tanpa batas untuk memajukan agenda yang lebih luas.
“Keterbatasan tanpa batas dalam moratorium menghalangi kemampuan membuat kemajuan pada agenda yang lebih luas jika ada isu penting dan melemahkan WTO sebagai forum yang berguna untuk perdagangan,” jelasnya.
