Marak Pencuri Data Minta Tebusan ke Joe Biden

Jakarta, Dexpert.co.id – Seiring perkembangan teknologi, penjahat siber pun makin banyak bermunculan. Modusnya beragam untuk mengelabui korban.

Paling santer akhir-akhir ini adalah penjahat siber yang menyandera data dan minta tebusan. Biasanya yang jadi target adalah institusi pemerintah dan perusahaan.

Untuk melawan aksi para penyandera data, 40 negara sepakat tak akan membayar tebusan jika kena serangan ransomware.

Mereka tergabung dalam aliansi yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Seorang pejabat senior di Gedung Putih menyatakan, aliansi tersebut mengambil tindakan dalam upaya menghilangkan mekanisme pendanaan para peretas.

Inisiatif Penanggulangan Ransomware Internasional muncul ketika jumlah serangan ransomware meningkat di seluruh dunia. AS merupakan negara yang paling terkena dampaknya, dengan 46% serangan serupa terjadi.

“Selama masih ada uang yang mengalir ke penjahat ransomware, ini adalah masalah yang akan terus berkembang,” kata Anne Neuberger, wakil penasihat keamanan nasional AS di pemerintahan Biden untuk bidang siber dan teknologi baru, dikutip dari Reuters, Rabu (1/11/2023).

Dalam serangan ransomware, peretas mengenkripsi sistem organisasi dan meminta pembayaran uang tebusan sebagai imbalan untuk membuka kunci sistem tersebut.

Seringkali mereka juga mencuri data sensitif dan menggunakannya untuk memeras korban dan membocorkannya dalam forum online jika tidak membayar uang tebusan yang diminta.

Meskipun ratusan perusahaan menjadi korban setiap tahunnya, serangan tingkat tinggi di AS terjadi dalam dua bulan terakhir terhadap operator kasino MGM Resorts International dan pembuat produk pembersih Clorox. Kedua perusahaan belum sepenuhnya pulih dari gangguan tersebut.

Inisiatif baru yang dilakukan oleh aliansi ini bertujuan untuk menghilangkan pendanaan para penjahat melalui pembagian informasi yang lebih baik tentang rekening pembayaran tebusan.

Dua platform berbagi informasi akan dibuat, satu oleh Lituania dan satu lagi oleh Israel dan UEA.

Negara-negara mitra akan membagikan “daftar hitam” melalui Departemen Keuangan AS yang akan mencakup informasi tentang dompet digital yang digunakan untuk memindahkan pembayaran ransomware, kata Neuberger.

Dia menambahkan bahwa upaya tersebut akan menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis blockchain dengan tujuan untuk mengidentifikasi dana terlarang.

Volume pembayaran kripto ke hacker ransomware mencapai rekornya menjadi yang terbesar kedua, kata perusahaan analisis blockchain Chainalysis pada bulan Juli.