Jakarta, Dexpert.co.id – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China makin memanas. Terbaru, pejabat AS dan Inggris menuduh China menyadap jutaan warganya.
Mereka mengajukan tuntutan, sanksi, dan menuduh China melakukan kampanye spionase dunia maya yang merugikan jutaan orang termasuk anggota parlemen, akademisi dan jurnalis, serta perusahaan, dan kontraktor pertahanan.
AS dan Inggris menjuluki kelompok peretas Advanced Persistent Threat 31 atau “APT31”, dan menyebutnya sebagai cabang dari Kementerian Keamanan Negara China.
Para pejabat menyusun daftar sasaran tuduhan kejahatan yang disasar China, termasuk staf Gedung Putih, senator AS, anggota parlemen Inggris, dan pejabat pemerintah di seluruh dunia yang mengkritik Beijing.
Menurut mereka, sedikit jumlah korban yang dapat diidentifikasi namanya. Namun para pejabat AS mengatakan kegiatan mata-mata yang dilakukan para peretas selama lebih dari satu dekade telah membahayakan pertahanan dan berbagai perusahaan, termasuk perusahaan baja, energi, dan pakaian jadi berbasis AS.
Salah satu target spionase ini adalah penyedia peralatan telepon seluler 5G dan teknologi nirkabel. Bahkan pasangan pejabat senior dan anggota parlemen AS menjadi sasaran.
“Tujuan dari operasi peretasan global ini adalah untuk menindas kritik terhadap rezim China, mengkompromikan institusi pemerintah, dan mencuri rahasia dagang,” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Selasa (26/3/2024).
Dalam dakwaan yang diumumkan Senin (25/3) terhadap tujuh orang yang diduga sebagai peretas asal China, jaksa penuntut AS di pengadilan mengatakan bahwa peretasan membobol akun kerja, email pribadi, penyimpanan online, dan catatan panggilan telepon milik jutaan orang Amerika.
Sedangkan pejabat di London menuduh APT31 meretas anggota parlemen Inggris yang kritis terhadap China dan mengatakan bahwa kelompok mata-mata China itu berada di balik peretasan pengawas pemilu Inggris yang secara terpisah membahayakan data jutaan orang lainnya di Inggris.
Diplomat China di Inggris dan AS menolak tuduhan tersebut dan menganggapnya tidak berdasar. Sementara kedutaan Besar China di London menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah palsu yang keji.
Sampai saat ini belum ditemukan informasi terkait tujuh tersangka peretas yang didakwa oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ).
