MA Batalkan Sewa Slot, Siaran TV Analog Batal Dimatikan?

Jakarta, Dexpert.co.id – Mahkamah Agung telah memutuskan membatalkan Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021. Kementerian Kominfo buka suara soal keputusan tersebut, termasuk nasib program matinya siaran TV analog.

Kominfo mengatakan belum menerima salinan putusan tersebut. Pihak kementerian juga masih menunggu salinan terkait.

“Sampai saat ini Kementerian Kominfo belum menerima salinan Putusan Mahkamah Agung terhadap uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021) sebagaimana diberitakan oleh media disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Wakil Ketua MA bidang yudisial pada tanggal 2 Agustus 2022,” kata Kominfo dikutip dari laman resminya, Kamis (10/8/2022).

Kominfo menambahkan hingga saat ini masih mengkaji informasi dari pemberitaan. Kajian baru bisa dilakukan setelah salinan diterima, termasuk langkah yang harus dilakukan oleh pihak kementerian setelah adanya putusan MA itu.

Selain itu mereka juga menegaskan program Analog Switch Off (ASO) akan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana aturan itu menuliskan ASO harus dilakukan paling lambat 2 November 2022.

“Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital tetap berlanjut dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan penghentian penyiaran terestrial dengan teknologi analog (Analog Switch Off/ASO) dilakukan paling lambat pada tanggal 2 November 2022,” jelas Kominfo.

Berikut isi pasal 81 yang dimaksud:

Pasal 81

(1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing.

Putusan MA itu menyebutkan pasal terkait bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja.

[Dexpert.co.id]