Jakarta, Dexpert.co.id – Indonesia sangat rentan serangan siber. Dalam sebulan terakhir saja, ada dua peristiwa peretasan institusi keuangan yang membuat warga RI heboh. Ternyata, industri keuangan memang merupakan sasaran utama hacker.
Gubernur Lemhamnas Andi Widjajanto mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya belum menjadi sasaran utama komplotan hacker dunia.
Dia menjelaskan bahwa ada tiga sektor yang paling rentan dengan serangan siber yaitu sektor kesehatan, sektor finansial, dan sektor pemerintah. Di Indonesia, serangan banyak terjadi ke sektor finansial.
“Jika dibandingkan dengan Amerika dan Eropa Barat, kita belum sasaran utama. Karena kita belum sasaran utama dan indeks keamanan siber kita masih rendah. Ini waktu terbaik bagi kita untuk mengakselerasi penguatan arsitektur keamanan siber kita,” katanya dalam program Profit di CNBC Indonesia, Selasa (30/5/2023).
Andi mengingatkan serangan siber punya risiko besar terhadap ekonomi dan bisnis. Dalam peristiwa serang siber yang ramai di Indonesia, misalnya, proses pemulihan dari serangan dan kebocoran menghabiskan biaya besar.
Selain itu, keamanan siber yang rendah membuat industri manufaktur di Indonesia sulit menjadi bagian dari rantai pasok global. Jika berhasil masuk, biaya dan kebutuhan modal yang dibebankan ke perusahaan Indonesia pasti jauh lebih tinggi.
“Jika keamanan siber rendah, kemungkinan tidak bisa masuk konsorsium global. Kalaupun masuk, ada capital dan cost yang ditimpakan ke kita. Ini membuat tidak efisien,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Andi, pemerintah harus terlibat dalam mempersiapkan fondasi keamanan siber.
Keamanan siber menjadi hal paling penting di tengah era digitalisasi saat ini. Perkembangan tersebut juga harus diikuti dengan biaya membangun keamanan siber agar meminimalkan serangan di masa depan.
Masalahnya, anggaran keamanan siber kini cenderung untuk infrastruktur. Nilainya mencapai sekitar 1-1,5% dari PDB Indonesia atau Rp 150 triliun.
Biaya tersebut disebar kepada kementerian dan lembaga terkait soal bidang keamanan siber. Dari Kementerian Kominfo, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Intelijen, Kepolisian, Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan.
“Kira-kira alokasi total untuk keamanan siber karena berat di infrastruktur 1-1,5% dari PDB. Kita gabungan seluruhnya, kira-kira Rp 150 triliun tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga, ada infrastruktur kelasnya: membangun data center nasional, cloud,” jelas Andi.
Andi berharap dalam waktu dekat peraturan pemerintah soal keamanan siber sudah disahkan. Setelah itu, pemerintah bisa memperkuat program dan menambah alokasi anggaran keamanan siber ke Kemenkominfo dan BSSN.
Tiga faktor utama yang menjadi prioritas adalah sektor infrastruktur pendidikan untuk pemerintah, sektor finansial dan perbankan, kemudian sektor komersial lainnya. “Harus kita kejar regulasi dan kebijakan 500 hari ke depan,” kata Andi.
