Jakarta, Dexpert.co.id – Ada nama Israel di balik kudeta Myanmar pada Februari 2021. Perusahaan asal negara itu disebut sebagai pemenang tender transfer teknologi penyadapan HP, satu bulan sebelum kudeta.
Reuters, mengutip sebuah dokumen, melaporkan tender untuk menjual spyware penyadap HP ke perusahaan telekomunikasi yang didukung Myanmar dimenangkan oleh Cognyte Software Ltd.
Dokumen itu surat Januari 2021 dengan lampiran dari Myanmar Post and Telecommunications (MPT) kepada regulator lokal. Di dalamnya disebutkan Coygnite sebagai vendor pemenang, dengan pesanan dikeluarkan pada 30 Desember 2020, dikutip Reuters, Senin (16/1/2023).
Pengacara hak asasi manusia Israel, Eitay Mack memimpin pengaduan untuk menyerukan penyelidikan atas kesepakatan tersebut. Dia menuding Cognyte dan pejabat kementerian pertahanan serta luar negeri “membantu bersengkongkol dengan kejahatan melawan kemanusiaan di Myanmar”.
Gugatan itu diajukan atas nama lebih dari 60 warga Israel. Termasuk di antaranya adalah mantan ketua DPR setempat dan juga sejumlah aktivis, akademisi serta penulis.
Baik Cognyte, pemerintah militer Myanmar dan MPT tidak menanggapi permintaan berkomentar. Sementara itu, KDDI Corp Jepang dan Sumitomo Corp, pemilik saham MPT, menolak berkomentar dan mengatakan tidak mengetahui detail mengenai intersepsi komunikasi.
Jaksa Agung Israel tidak menanggapi permintaan berkomentar soal pengaduan itu. Sementara itu Kementerian Luar Negeri setempat tidak menanggapi permintaan berkomentar soal kesepakatan dan kementerian pertahanan menolak berkomentar.
Sementara itu, dua sumber menyebutkan sistem Cognyte telah diuji coba oleh MPT. Perusahaan itu menggunakan spyware pencegat, ungkap sejumlah sumber.
Namun Reuters menyebutkan tidak bisa mengonfirmasi apakah penjualan teknologi Cognyte ke MPT telah rampung.
Setelah operasi militer Myanmar di populasi Rohingya pada 2017, publik Israel dan dunia sudah menyuarakan protes atas ekspor pertahanan Israel ke Myanmar
Pemerintah Israel kemudian menyatakan telah menghentikan transfer teknologi ke Myanmar. Penghentian itu menyusul putusan hakim oleh Mahkamah Agung Israel pada 2017.
Banyak pemerintah dunia mengizinkan penggunaan “pencegatan komunikasi menurut hukum”, oleh otoritas penegak hukum. Namun, sistem ini biasanya diterapkan dengan proses legal yang jelas.
Telenor, perusahaan telekomunikasi Norwegia yang tahun lalu cabut dari Myanmar, pernah menyatakan kekhawatiran mereka atas rencana otoritas Myanmar menerapkan “pencegatan komunikasi” tanpa standar hukum yang jelas.
[Dexpert.co.id]
