Krisis Chip AS di Depan Mata, Xi Jinping Full Senyum

Jakarta, Dexpert.co.id – Industri semikonduktor Amerika Serikat (AS) menghadapi kekurangan sekitar 67 ribu pekerja pada tahun 2030. Data ini berdasarkan laporan studi asosiasi industri yang diterbitkan Selasa (25/7) pekan ini.

Tenaga kerja industri chip diproyeksikan makin dibutuhkan dalam satu dekade ke depan. Dari 345 ribu pada tahun ini menjadi 460 ribu.

Masalahnya, AS tidak akan menghasilkan cukup pekerja yang memenuhi syarat untuk mengisi peningkatan tersebut, menurut penelitian yang disiapkan oleh Asosiasi Industri Semikonduktor (SIA) dan Oxford Economics.

Kekurangan yang diproyeksikan termasuk ilmuwan komputer, engineer, dan teknisi. Padahal, setengah dari pekerjaan industri chip di masa depan adalah engineer.

“Ini sudah menjadi masalah lama yang dihadapi AS,” kata Presiden SIA John Neuffer, dikutip dari Reuters, Kamis (27/5/2023).

Kekurangan pekerja chip yang terampil adalah bagian dari kurangnya lulusan sains, teknologi, teknik, dan matematika di AS. Pada akhir 2023, 1,4 juta posisi yang dibutuhkan kemungkinan tidak akan terpenuhi.

Studi tersebut muncul saat AS berupaya memperkuat sektor chip domestiknya, dengan pemerintah meluncurkan Undang-undang CHIPS yang menelan banyak biaya untuk lokasi manufaktur baru, serta penelitian dan pengembangan.

Departemen Perdagangan AS mengawasi subsidi manufaktur senilai US$39 miliar yang ditetapkan berdasarkan UU tersebut. Perusahaan seperti Intel Corp, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, dan Samsung Electronics Co Ltd, mengatakan bahwa mereka akan mengajukannya.

UU itu juga menciptakan kredit pajak investasi sebesar 25% untuk membangun pabrik chip baru yang bernilai US$24 miliar.

Krisis pekerja untuk pengembangan chip di AS bisa dibilang membawa angin segar bagi pemerintahan Xi Jinping. China diketahui sedang terlibat dalam perang chip bersama AS.

AS tak ingin China mengambil alih dominasi chip di dunia. Beberapa bulan lalu, China memblokir perusahaan chip AS, Micron Technology. Selanjutnya, AS membujuk Jepang dan Belanda untuk melakukan pembatasan ekspor alat manufaktur chip canggih ke China