Jakarta, Dexpert.co.id – Starlink resmi beroperasi di Indonesia sejak Mei 2024, pasca diresmikan Elon Musk dan Presiden Joko Widodo di Bali.
Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditanya oleh anggota Komisi VI DPR, Dedi Sitorus, terkait investasi Starlink di Indonesia.
“Saya jujur Starlink ini menurut Online Single Submission (OSS), investasinya Rp 30 miliar,” ujar Bahlil, Selasa (11/6/2024).
OSS merupakan perizinan usaha elektronik yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada entitas bisnis.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkap tenaga kerja Starlink di Indonesia yang terdaftar sejumlah 3 orang. Namun, ia tak merinci lebih lanjut terkait detil operasional Starlink.
“Saya takut nanti akhirnya melahirkan multi interpretasi,” kata dia.
Sebagai informasi, ada beberapa isu yang muncul dari hadirnya Starlink di Indonesia. Layanan internet berbasis satelit itu dinilai bisa mengancam pemain lokal karena menyediakan layanan direct-to-cell atau langsung menyambung ke HP warga RI dengan mekanisme bisnis B2C.
Selanjutnya, Starlink juga diklaim melakukan perang harga (predatory pricing) dengan menggelar diskon penjualan alat.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengusulkan pemerintah meninjau ulang lisensi Starlink, serta mengambil tindakan tegas untuk memperhatikan kepatuhan terhadap aturan dan kondisi yang telah ditetapkan.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan bahwa Starlink berbisnis di Indonesia dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku, sama seperti pemain telekomunikasi lainnya. Starlink dikatakan tidak diperlakukan khusus atau diberi karpet merah.
Antara lain, Starlink sudah memenuhi Uji Laik Operasi (ULO), membangun Network Operation Center (NOC) di Cibitung dan Karanwang, serta dipastikan membayar pajak sesuai ketentuan.
