Jakarta, Dexpert.co.id – INA Digital jadi salah satu yang jadi pembicaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya dalam sidang tahunan. Dia menyebut layanan pemerintah berbasis digitalisasi akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Indonesia.
“Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat,” kata Jokowi, dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2024, Jumat (16/8/2024).
INA Digital diluncurkan pada Mei lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas menjelaskan penggunaan platform tersebut akan dimulai pada September mendatang.
Saat peluncuran, seluruh uji coba tengah dilakukan. Pengujian dilakukan dari sistem aplikasi dari masing-masing kementerian.
“Jadi sekali lagi ini launching INA Digital-nya dan nanti mulai Single Sign On (SSO) penggunaan INA Pass dan seterusnya ini rencana September dan sekarang sedang trial dari seluruh sistem aplikasi yang dibangun di kementerian masing-masing,” kata Azwar Anas saat ditanya wartawan.
SSO atau INA Pass merupakan teknologi yang membuat pengguna jaringan mengakses aplikasi hanya menggunakan satu akun pengguna. Nantinya penggunaan akan Nomor Induk Kependudukan untuk menghubungkan sejumlah layanan aplikasi.
Sementara itu, IKD atau KTP Digital menjadi bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola Perum Peruri. Identitas ini akan dimiliki semua masyarakat, namun tidak akan menghapus keberadaan E-KTP yang sudah ada.
Baru sekitar 9 juta masyarakat yang telah memiliki IKD. Jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan total penduduk yang mencapai 279 juta orang.
Kominfo Dorong INA Digital
Dalam keterangan resminya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Kominfo terus mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik dalam pemerintahan Jokowi dengan menyediakan platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinamai INA Digital tersebut.
“Dengan adanya platform SPBE kita yang bernama INA Digital, pelayanan publik harus terus bertransformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas. Dengan begitu, segala hal bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,” ujar Budi Arie.
Sebagai informasi, INA Digital diresmikan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Mei 2024 lalu. Adapun keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Dengan adanya INA Digital, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial,” ujar Menkominfo.
INA Digital membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Sejumlah layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
INA Digital yang dikelola Peruri memiliki ratusan talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru.
Menkominfo menjelaskan pelayanan publik melalui INA Digital membutuhkan migrasi data kependudukan ke digital. Artinya, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia harus terdata secara digital.
Kementerian Kominfo juga mendukung transformasi digital melalui operasional Pusat Data Nasional (PDN). Saat ini, Kementerian Kominfo tengah mengakselerasi pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah akan membangun lagi dua PDN di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai dukungan untuk integrasi layanan publik digital.
“Kami mendukung dan sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk terjadi percepatan transformasi digital dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan digital pemerintah untuk pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas,” ujar Menkominfo.
(fab/fab)
Next Article
Kiamat KTP Mulai September 2024, 9 Juta Warga RI Sudah Siap
