Joe Biden Perluas Blokir, China Kasih Peringatan Menohok

Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintahan Joe Biden menetapkan kebijakan pembatasan baru bagi China. Negeri Tirai Bambu dilarang menyuplai komponen baterai untuk kendaraan listrik (EV) buatan perusahaan AS.

Investor di industri EV yang beroperasi di AS tak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak jika ketahuan menggunakan komponen penting dari China. Regulasi itu tak eksklusif untuk China, tetapi juga semua negara yang masuk dalam daftar ‘Entitas Perlu Diawasi’ (FEOC) oleh AS.

Menanggapi hal ini, China langsung bereaksi. Menurut otoritas setempat, AS telah melanggar norma perdagangan internasional dan akan mengganggu rantai pasokan global.

“Menargetkan perusahaan China dengan mengecualikan produk kami dari cakupan subsidi adalah tipikal kebijakan yang tidak berorientasi pasar,” kata He Yadong, juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip dari Reuters, Jumat (8/12/2023).

“Banyak anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), termasuk China, yang menyatakan keprihatinannya atas kebijakan diskriminatif AS yang melanggar prinsip dasar WTO,” imbuhnya.

Posisi dominan China dalam rantai pasokan baterai global telah mendorong para pejabat AS dan Eropa untuk mengambil tindakan atas kekhawatiran bahwa kendaraan listrik murah dari negara tersebut dapat membanjiri pasar mereka.

Komisi Eropa saat ini sedang menyelidiki apakah produsen China mendapat keuntungan dari subsidi negara yang tidak adil.

Sementara, Washington telah mengesahkan dua undang-undang yang secara eksplisit mengecualikan investor untuk mendapatkan keuntungan dari alokasi kredit pajak sebesar US$6 miliar untuk baterai dan mineral penting dari China. Subsidi sebesar US$7,500 untuk setiap kendaraan energi baru yang diproduksi juga akan dipangkas, jika mereka menyertakan FEOC dalam rantai pasokan mereka.

Istilah ini berlaku untuk China, Rusia, Korea Utara, dan Iran. Aturan tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2024 untuk baterai yang sudah jadi dan tahun 2025 untuk mineral penting.

Pemerintahan Joe Biden juga mengusulkan kriteria yang ketat, termasuk ambang batas kepemilikan sebesar 25%, untuk menentukan apakah suatu perusahaan dikendalikan oleh FEOC.

“Dengan menetapkan batasan, AS justru melakukan lebih banyak kerugian daripada manfaat terhadap pengembangan teknologi kendaraan listrik dan industri secara lebih luas,” kata Yadong, seraya memperingatkan bahwa rencana tersebut akan sangat mengganggu perdagangan dan investasi internasional.