Jakarta, Dexpert.co.id – Kebocoran data menjadi salah satu masalah yang sangat serius jika tidak ditangani dengan serius. Hal ini mengingat adanya sejumlah laporan masyarakat, terkait sejumlah platform media sosial atau layanan lain yang digunakan oleh konsumen jebol diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Padahal, di era informasi digital, data dinilai lebih berharga dari emas atau disebut sebagai “new gold is data”. Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan keamanan data harus diperhatikan pada saat ini, mengingat data menjadi komoditas yang mahal. Kedaulatan dan keamanan data dalam negeri pun harus menjadi perhatian bersama.
Di sisi lain Indonesia telah memberikan perhatian dalam kedaulatan data. Yaitu pada gelaran Presidensi G20 Indonesia beberapa waktu lalu, Indonesia telah menginisiasi pembahasan keamanan data di antara negara anggota G20.
Ketika itu, Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital dengan prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik.
Untuk itu, dalam mencapai kedaulatan data, integrasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini terus digaungkan pemerintah, salah satunya lewat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).
Kebijakan tata kelola data pemerintah itu ditujukan untuk menciptakan data yang berkualitas, memiliki standar setara, dan mudah diakses bersama dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang efektif. Regulasi tersebut juga dinilai dapat memperkokoh kedaulatan data Indonesia dalam membangun transformasi digital nasional.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi institusi terdepan dalam agenda Transformasi Digital Nasional. Salah satu upayanya dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN).
Pembangunan PDN itu sejalan dengan Rencana Strategis Kemenkominfo hingga tahun 2024, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.
PDN menjadi infrastruktur vital dalam implementasi integrasi data. Indonesia memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Adapun Transformasi Digital Nasional merupakan solusi strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Apalagi tingkat penetrasi internet dan pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap tahun.
Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet sudah mencapai 215,6 juta pada periode 2022-2023, meningkat 2,67% dibanding periode sebelumnya. Lalu sejauh mana data kita terlindungi?
Untuk mengungkap lebih jauh mengenai kedaulatan data, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama CNBC Indonesia menghadirkan Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia dengan tema “Menjamin Kedaulatan Data melalui Pusat Data Nasional”. Acara ini akan disiarkan dalam segmen Tech A Look on Location di Profit CNBC Indonesia, pada Senin 18 Desember 2023, pukul 16.00 WIB.
Bersama host CNBC Indonesia, dua narasumber ahli akan membahas sejumlah topik pentingnya membangun kedaulatan data melalui program Satu Data Indonesia dan bagaimana cara memanfaatkannya?
Jangan lewatkan segmen Tech A Look on Location di Profit CNBC Indonesia yang akan ditayangkan secara live di CNBC Indonesia TV.
(dpu/dpu)
