Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari selusin pejabat sipil dan militer Indonesia menjadi target software mata-mata yang didesain oleh perusahaan Israel.
Kabar ini dihimpun oleh Reuters dari sembilan sumber, termasuk enam orang pejabat yang menjadi sasaran spyware tersebut.
Satu-satunya nama pejabat yang disebut oleh Reuters adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain Airlangga, target lainnya adalah pejabat senior militer, dua orang diplomat, serta beberapa penasihat di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Enam dari pejabat dan penasihat yang menjadi target menyatakan kepada Reuters bahwa mereka menerima e-mail dari Apple Inc pada November 2021, menyatakan bahwa Apple menduga para pejabat disasar oleh “serangan oleh oknum yang disponsori oleh negara”.
Apple menolak mengungkapkan identitas dan jumlah pengguna yang terimbas. Produsen iPhone tersebut juga menolak berkomentar kepada Reuters.
Sebelumnya, Apple dan peneliti keamanan menyatakan bahwa penerima “pesan” disasar menggunakan ForcedEntry, software canggih yang digunakan oleh vendor pemantauan siber asal Israel yaitu NSO Group. Peranti lunak ini digunakan oleh mata-mata pemerintah asing untuk mengambil alih kendali iPhone dari jarak jauh.
Perusahaan siber lain asal Israel, QuaDream, juga mengembangkan perangkat hacker serupa.
Reuters tidak bisa memastikan siapa yang membuat dan menggunakan spyware yang menyasar pejabat Indonesia. Kesuksesan upaya peretasan dan hasil dari peretasan, juga tidak bisa dikonfirmasi.
Menurut ahli keamanan siber, upaya menyasar pejabat Indonesia dengan spyware adalah kasus terbesar hingga saat ini.
Reuters menyatakan juru bicara pemerintah RI, TNI, Kemenhan, dan BSSN tidak merespons pertanyaan yang dikirimkan lewat e-mail.
Juru bicara Kemenlu menyatakan tidak tahu tentang upaya peretasan ini dan meminta Reuters bertanya ke BSSN. Airlangga juga tidak merespons pertanyaan Reuters.
NSO, perusahaan Israel pengembang spyware, menyatakan software buatan mereka tidak digunakan untuk menyasar pejabat Indonesia dengan alasan “mustahil secara teknologi dan kontrak.”
Perusahaan tersebut juga menolak untuk mengungkapkan identitas pelanggan mereka, dan menyatakan mereka hanya menjual produk mereka ke entitas pemerintah yang “sah”.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Awas! Ada Virus Jahat Incar Chrome & Android Pengguna RI
(dem)
