Jakarta, Dexpert.co.id – Johnny Gerard Plate resmi jadi tersangka kasus korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Proyek ini melibatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), di mana Direktur Utamanya Anang Latif juga jadi tersangka dalam kasus yang sama.
Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan terkait kasus tersebut. Salah satunya adalah Kantor Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat dan Kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Jl Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Kasus ini terkait proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Seluruhnya berada di wilayah 3T Indonesia, yakni berada di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Tmur.
“Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, beberapa waktu lalu, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (20/5/2023).
Tahun 2021, BAKTI punya komitmen membangun 7,904 BTS 4G di wilayah 3T tersebut. Pembangunan dibagi dalam dua fase selama dua tahun, yakni pada 2021 sebanyak 4.200 desa dan sisanya baru pada tahun berikutnya.
Bakti melakukan kerja sama dengan penyedia jaringan terpilih menandatangani kontrak payung untuk penyediaan tersebut. Melansir detik.com, awalnya adalah ditandatangani Bakti dengan Fiberhome, Telkom Infra dan Multitrans Data yang sepakat membangun BTS 4G di paket 1 dan 2 dengan total nilai RP 9,5 triliun selama 2021-2022.
Namun ternyata pada April 2022, baru 86% yang bisa diselesaikan untuk kedua paket tersebut. Laman Kominfo menyatakan pada fase 1 sekitar 1,900 lokasi telah on air dari target 4.200 desa.
Anang dalam keterangannya menjelaskan menargetkan fase 1 bisa selesai seluruh pada tahun 2022. “Untuk pembangunan BTS 4G tahap 2 di 3.704 lokasi, akan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan fiskal. Tahun 2022, anggaran yang ada akan dialokasikan untuk pembangunan BTS 4G di 2.300 lokasi,” tuturnya.
Proyek berlanjut untuk Paket 3, 4, dan 5 dengan total kontrak RP 18,8 triliun pada 26 Februari 2021. Dengan lima paket itu diharapkan bisa membuat desa dan kelurahan wilayah 3T terjangkau sinyal internet 4G.
Sementara itu, Johnny sempat menjelaskan proyek BTS ini didanai dari berbagai sumber. Termasuk anggaran komponen Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).
“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp 28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO),” jelasnya.
