Imbas Protes, Korsel Ancam Cabut Izin Praktik 4.900 Dokter

Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintah Korea Selatan sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter yang mogok kerja. Saat ini, kekhawatiran meningkat atas terdampaknya layanan kesehatan garis depan imbas perselisihan yang telah berlangsung selama sebulan ini.

Mengutip The Guardian, pemogokan yang dilakukan oleh hampir 12.000 dokter dari 100 rumah sakit pendidikan itu telah menyebabkan pembatalan operasi, waktu tunggu yang lebih lama, dan penundaan pengobatan, termasuk bagi pasien yang mencari perawatan darurat.

Adapun, para dokter melakukan unjuk rasa menentang kebijakan medis pemerintah di dekat kantor kepresidenan di Seoul, Korea Selatan.

Kementerian Kesehatan Korea Selatan mengatakan pihaknya telah menerapkan prosedur yang dapat menyebabkan 4.900 dokter yang melakukan mogok kerja kehilangan izinnya, jika mereka terus melanggar perintah untuk kembali bekerja.

Kementerian juga menyatakan telah mengirimkan pemberitahuan administratif, menindaklanjuti peringatan bahwa para pemogok akan dikenakan skorsing selama tiga bulan. Hukuman tersebut dapat menunda kemampuan mereka untuk memenuhi syarat sebagai spesialis setidaknya selama satu tahun.

Perselisihan yang semakin sengit ini bermula dari protes rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter yang terlatih untuk mengatasi kekurangan di daerah pedesaan serta meningkatnya permintaan terhadap layanan karena populasi penuaan Korea Selatan yang pesat.

Namun sebanyak 11.994 dokter yang mogok, yang merupakan 93% dari angkatan kerja peserta pelatihan, menyatakan bahwa perekrutan 2.000 siswa tambahan setiap tahun mulai tahun 2025 akan membahayakan kualitas layanan kesehatan. Sebaliknya, mereka menyerukan perbaikan gaji dan kondisi.

Minggu ini, Kementerian Kesehatan Korea Selatan mengatakan akan menugaskan 20 ahli bedah militer dan 138 dokter kesehatan masyarakat untuk meningkatkan jumlah staf di rumah sakit tertentu. Tetapi, Kementerian membantah bahwa layanan kesehatan di negara tersebut telah mengalami kekacauan.

Chun Byung-wang, direktur divisi kesehatan dan kebijakan medis di kementerian, menyarankan agar dokter yang kembali akan terhindar dari hukuman.

“Pemerintah akan mempertimbangkan keadaan ini dan melindungi dokter peserta pelatihan jika mereka kembali bekerja sebelum tindakan administratif selesai,” kata Chun, dikutip dari The Guardian, Selasa (12/3/2024).

Dia menambahkan: “Pemerintah tidak akan menyerah dalam dialog. Pintunya selalu terbuka. Pemerintah akan menghormati dan mendengarkan pendapat komunitas medis sebagai pendamping reformasi medis.”

Dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, pemerintah Korea Selatan pada pekan lalu mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan gaji dan kondisi bagi tenaga medis yang masih dalam masa pelatihan. Serta, peninjauan terhadap shift kerja yang berlangsung selama 36 jam yang mana menjadi sebuah keluhan utama di kalangan tenaga medis junior.

Namun konsesi tersebut gagal menenangkan para dokter. Tuntutan bagi kedua belah pihak untuk bernegosiasi semakin meningkat.

Kritik terhadap rencana rekrutmen tersebut menuduh presiden konservatif negara itu, Yoon Suk Yeol, menggunakan reformasi medis untuk meningkatkan prospek partai People Power pada pemilihan dewan nasional bulan depan.