Heboh Kasus Face Recognition, KAI Bisa Langgar Hukum

Jakarta, Dexpert.co.id – Belum lama ini ramai soal penggunaan teknologi face recognition (pemindai wajah) di Stasiun Bandung. Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar menjelaskan implementasi teknologi ini memiliki beberapa persoalan.

Salah satunya data biometrik dalam UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan data spesifik. Ini memerlukan tingkat perlindungan tinggi dan konsen dari subyek datanya.

“Bahkan dalam pemrosesannya dia membutuhkan eksplisit konsen dari si subyek datanya,” kata Wahyudi kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/11/2023).

Namun, Wahyudi menjelaskan masyarakat belum memahami konteks penggunaan teknologi biometrik pada PT KAI. Termasuk terkait kebijakan pemrosesan data tersebut.

“Saya contohkan begini. Kan ada proses pendaftaran wajah. Bagaimana penyimpanan data tersebut? Apakah KAI akan menyimpan secara terus-menerus data rekam wajah atau segera dimusnahkan ketika orang boarding?,” ungkap dia.

Dia juga mempertanyakan tujuan penggunaan data tersebut. Sebab, KAI sejauh ini diketahui hanya menggunakan data tersebut untuk verifikasi dan otentifikasi penumpang kereta yang akan boarding.

Sementara itu, penggunaan data biometrik biasanya digunakan untuk tujuan yang berisiko. Misalnya pada transaksi keuangan maupun perbankan.

“Kemudian menjadi pertanyaan tujuannya hanya verifikasi dan otentifikasi saat penumpang boarding. Kenapa harus menggunakan data biometrik? Padahal dengan data yang lain tidak memiliki risiko lebih tinggi sudah bisa dilakukan,” ujarnya.

Jauh sebelum penerapan face recognition, penumpang kereta yang akan boarding cukup menunjukkan tiket dengan kartu identitas saja. Menurut Wahyudi, secara prinsip sebenarnya cukup menggunakan data-data tertentu saja.

“Dalam pemrosesan data pribadi kan tujuan spesifik, ada prinsip data minimalization. Untuk mencapai data yang spesifik itu sebenarnya cukup menggunakan data yang mana sih. Cukup memproses data apa aja sih,” jelas Wahyudi.

“Jika tujuannya semata untuk boarding kenapa kemudian harus menggunakan data biometrik?,” ia mempertanyakan.