Jakarta, Dexpert.co.id – Kasus dugaan korupsi BTS 4G diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Nilai tersebut cukup besar mengingat harga pembangunan satu tower pun terbilang mahal.
Menurut Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam, untuk harga satu menara mencapai Rp 600 juta – Rp 1,5 miliar.
Namun, patokan harga itu bisa jadi lebih mahal atau murah, tergantung beberapa faktor. Misalnya, biaya lebih murah jika material tower dibeli dalam jumlah masif.
Sementara itu, biaya akan lebih mahal tergantung lokasi, jalur distribusi material, grounding, hingga harga tanah di tempat pembangunan.
Lebih lanjut, untuk antena BTS 4G berasal dari operator. Zulfadly menjelaskan jika satu tower biasanya diisi oleh 2 hingga 6 operator.
Hal lain yang bisa menambah biaya pembangunan adalah perlindungan keamanan lokasi.
“Kalau di daerah Papua, biaya perlindungan keamanan juga meningkat,” kata dia pada CNBC Indonesia beberapa saat lalu.
Untuk menyelesaikan satu pembangunan tower bisa memakan waktu 4-6 bulan. Hal tersebut bergantung lagi pada pembuatan desain, lokasi, hingga fondasi.
“Pada umumnya bisa diselesaikan rentang waktu di bawah 4-6 bulan,” kata Zulfadly.
Kasus korupsi Kominfo tekait penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Lokasinya berada d wilayah 3T, mulai dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Termasuk Johnny Plate yang merupakan mantan Menteri Kominfo, serta Anang Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
