Jakarta, Dexpert.co.id – Selama 37 jam lamanya Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) melakukan negosiasi maraton untuk menyepakati Undang-undang (UU) komprehensif pertama di dunia yang mengatur kecerdasan buatan.
Melansir The Guardian, Jumat (9/12/2023), perjanjian tersebut digambarkan sebagai perjanjian yang “bersejarah” oleh Komisaris Eropa, Thierry Breton yang bertanggung jawab atas serangkaian undang-undang di Eropa, yang juga akan mengatur media sosial dan mesin pencari raksasa seperti X, TikTok, dan Google.
Breton mengatakan 100 orang telah berada di sebuah ruangan selama hampir tiga hari untuk menyegel kesepakatan tersebut. Dia mengatakan “tidur beberapa jam itu sepadan” untuk membuat kesepakatan “bersejarah”.
Menteri Luar Negeri Spanyol untuk bidang AI, Carme Artigas yang memfasilitasi negosiasi mengatakan, Perancis dan Jerman mendukung teks tersebut, di tengah laporan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi di negara-negara tersebut sedang memperjuangkan pendekatan yang lebih ringan untuk mendorong inovasi di kalangan perusahaan kecil.
Perjanjian tersebut menempatkan UE di depan AS, China, dan Inggris dalam perlombaan untuk mengatur kecerdasan buatan dan melindungi masyarakat dari risiko yang mencakup potensi ancaman terhadap kehidupan yang dikhawatirkan banyak orang, karena teknologi yang berkembang pesat.
Para pejabat hanya memberikan sedikit rincian tentang apa sebenarnya yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut, yang baru akan berlaku paling cepat pada tahun 2025.
Kesepakatan politik antara Parlemen Eropa dan negara-negara anggota UE mengenai undang-undang baru yang mengatur AI itu merupakan perjuangan yang sulit, dengan adanya perselisihan mengenai model landasan yang dirancang untuk tujuan umum dan bukan tujuan khusus.
Namun, ada juga negosiasi yang berlarut-larut mengenai pengawasan berbasis AI, yang dapat digunakan oleh polisi, pengusaha atau pengecer untuk merekam anggota masyarakat secara real-time dan mengenali tekanan emosional.
Breton mengatakan Parlemen Eropa melarang penggunaan pengawasan real-time dan teknologi biometrik, termasuk pengenalan emosi, tetapi dengan tiga pengecualian. Hal ini berarti polisi hanya dapat menggunakan teknologi invasif jika terjadi ancaman serangan teroris yang tidak terduga, kebutuhan untuk mencari korban, dan dalam penuntutan kejahatan berat.
MEP Brando Benefei, yang memimpin tim perundingan di parlemen bersama Dragoș Tudorache, MEP Rumania yang memimpin perjuangan selama empat tahun di Parlemen Eropa untuk mengatur AI, mengatakan mereka juga mendapatkan jaminan bahwa “otoritas independen” harus memberikan izin dalam melakukan hal tersebut. “kepolisian prediktif” untuk mencegah penyalahgunaan oleh polisi dan asas praduga tak bersalah dalam kejahatan.
“Kami memiliki satu tujuan untuk menghasilkan undang-undang yang akan memastikan bahwa ekosistem AI di Eropa akan berkembang dengan pendekatan yang berpusat pada manusia yang menghormati hak-hak dasar, nilai-nilai kemanusiaan, membangun kepercayaan, membangun kesadaran tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan AI ini sebaik-baiknya. revolusi yang sedang terjadi di depan mata kita,” katanya.
“Kami tidak pernah berusaha untuk menyangkal penegakan hukum atas alat yang mereka butuhkan [polisi] untuk memerangi kejahatan, alat yang mereka perlukan untuk melawan penipuan, alat yang mereka perlukan untuk menyediakan dan menjamin kehidupan yang aman bagi warga negara. Namun yang kami inginkan, dan apa yang kami capai, adalah larangan terhadap teknologi AI yang akan menentukan atau menentukan siapa yang mungkin melakukan kejahatan,” imbuhnya.
Landasan perjanjian ini adalah sistem berjenjang berbasis risiko di mana peraturan tingkat tertinggi berlaku untuk mesin-mesin yang menimbulkan risiko tertinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan hak asasi manusia.
Dalam teks aslinya diperkirakan hal ini akan mencakup semua sistem dengan lebih dari 10.000 pengguna bisnis.
Kategori risiko tertinggi kini ditentukan oleh jumlah transaksi komputer yang diperlukan untuk melatih mesin, yang dikenal sebagai “operasi floating point per detik” (Flops).
Sumber mengatakan hanya ada satu model, GPT4, yang termasuk dalam definisi baru ini.
Peraturan tingkat hukum masih memberikan kewajiban besar pada layanan AI, termasuk aturan dasar tentang pengungkapan data yang digunakan untuk mengajarkan mesin melakukan apa pun mulai dari menulis artikel surat kabar hingga mendiagnosis kanker.
“Kami adalah yang pertama di dunia yang menetapkan peraturan nyata untuk AI , dan untuk dunia digital masa depan yang didorong oleh AI, dengan memandu pengembangan dan evolusi teknologi ini ke arah yang berpusat pada manusia,” kata Tudorache.
Sebelumnya, dia mengatakan bahwa UE bertekad untuk tidak melakukan kesalahan di masa lalu, ketika raksasa teknologi seperti Facebook dibiarkan tumbuh menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar tanpa kewajiban mengatur konten di platform mereka termasuk campur tangan dalam pemilu, seks anak. pelecehan dan ujaran kebencian.
“Peraturan yang kuat dan komprehensif dari UE dapat menjadi contoh yang baik bagi banyak negara dalam mempertimbangkan peraturan,” kata Anu Bradford, seorang profesor di Columbia Law School yang merupakan pakar di bidang UE dan peraturan digital.
“Negara-negara lain mungkin tidak meniru setiap ketentuan namun kemungkinan besar akan meniru banyak aspek dari ketentuan tersebut,” lanjutnya.
Perusahaan AI yang harus mematuhi peraturan UE juga kemungkinan akan memperluas sebagian dari kewajiban tersebut ke pasar di luar benua tersebut, kata Bradford kepada AP.
“Lagi pula, tidak efisien untuk melatih kembali model-model yang terpisah untuk pasar yang berbeda,” katanya.
Artikel Selanjutnya
Ramai Raksasa Teknologi Garap Platform Kecerdasan Buatan
(luc/luc)
